Keharusan untuk membangun infrastruktur yang kuat di Bangka Belitung, Provinsi kepulauan yang kaya akan kekayaan alam dan daya tarik pariwisata, tidak dapat diabaikan. Walaupun tantangan geografis yang ada membutuhkan investasi besar, jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat saja sering kali tidak memadai. Menurut saya, pemanfaatan pendapatan pajak daerah yang strategis dan optimal merupakan jalur yang kuat, namun sering kali kurang dimanfaatkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka potensi penuh provinsi yang dinamis ini.
Macam-macam jenis pajak daerah yang dipungut di Provinsi Bangka Belitung, seperti pajak kendaraan dan konsumsi bahan bakar, sampai retribusi hotel dan restoran, jadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar. Alih-alih melihat pendapatan ini hanya sebagai kontribusi terhadap anggaran daerah secara umum, perubahan paradigma menuju pengalokasian sebagian besar dana untuk proyek infrastruktur tertentu sangatlah penting. Pendekatan yang terarah ini tidak hanya menyediakan aliran dana khusus tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam cara uang publik diinvestasikan untuk perbaikan nyata dalam kehidupan warga Bangka Belitung.
Namun, keberhasilan penerapan strategi ini bergantung pada penanganan tantangan yang ada dalam hal efisiensi dan kepatuhan pemungutan pajak. Upaya terpadu untuk meningkatkan kesadaran pajak, menyederhanakan proses pemungutan melalui digitalisasi, dan menegakkan peraturan sangat penting untuk memaksimalkan ruang fiskal yang tersedia. Lebih jauh, pendekatan yang kohesif dan kolaboratif antara otoritas pajak daerah, lembaga pembangunan infrastruktur, dan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan pajak diarahkan pada proyek-proyek yang sejalan dengan kebutuhan dan prioritas provinsi yang paling mendesak. Pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan dengan hanya mengandalkan kerja pemerintah daerah. Diperlukan kemitraan antara sektor swasta, Lembaga keuangan, dan masyarakat sipil. Pemerintah daerah dapat membuat skema pembiayaan infrastruktur berbasis pajak daerah yang bersifat insentif, misalnya: Pemotongan pajak hotel untuk pengusaha yang turut membangun fasilitas pariwisata public, atau pengalokasian pajak kendaraan untuk subsidi angkutan antarpulau. Selain itu, pastisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek juga penting. Melalui musrenbang desa, forum konsultasi publik, atau survei online, masyarakat dapat menyuarakan infrastruktur apa yang paling dibutuhkan, sehingga pembangunan menjadi lebih memadai dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, kerangka kerja yang jelas dan transparan untuk memanfaatkan pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur dapat menjadi pengubah permainan bagi Bangka Belitung. Kerangka kerja ini memberdayakan daerah untuk mengambil kepemilikan yang lebih besar atas lintasan pembangunannya, mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sipil yang lebih kuat. Dengan memanfaatkan sumber daya fiskal yang secara cerdas, Bangka Belitung punya peluang buat meningkatkan konektivitas, layanan publik, dan menciptakan masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan untuk semua masyarakat di Bangka Belitung. Sekarang saat yang tepat buat mulai pendekatan yang lebih aktif dan fokus dalam penggunaan pajak daerah demi pembangunan infrastruktur di Bangka Belitung. Dengan strategi fiskal yang lebih matang, Bangka Belitung bisa keluar dari bayang-bayang ketergantungan pada pusat dan mulai membangun dengan identitas sendiri. Infrastruktur yang terbangun dengan dana lokal akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, karena mereka ikut berkontribusi dan memiliki proyek tersebut. Ini juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan semangat gotong royong dalam menjaga fasilitas publik.
Pendekatan ini membuka peluang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, penggunaan pajak daerah untuk membiayai infrastruktur ramah lingkungan, sistem energi terbarukan atau pariwisata berbasis konservasi. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga melindungi alam alam dan budaya lokal uang menjadi kekayaan utama Bangka Belitung.
Biodata Penulis:
Aldio Farros Iskandar saat ini aktif sebagai mahasiswa, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Universitas Bangka Belitung.