Awal tahun 2025 menjadi saksi kembalinya mimpi buruk bagi warga ibu kota: banjir besar kembali melumpuhkan Jakarta dan wilayah sekitarnya. Ribuan rumah terendam, aktivitas ekonomi terhenti, dan masyarakat kembali mengungsi dalam kondisi yang memprihatinkan. Fenomena ini bukan sekadar bencana musiman, melainkan peringatan keras akan kegagalan pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang selama ini diabaikan.
Hujan Ekstrem dan Kota yang Tidak Siap
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa curah hujan selama periode Januari–Maret 2025 mencapai rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Meski fenomena cuaca ekstrem menjadi pemicu utama, kenyataan pahitnya adalah: Jakarta memang tidak siap.
 |
| sumber: Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB |
Saluran air yang tersumbat, minimnya daerah resapan, hingga betonisasi yang masif membuat air hujan tidak memiliki tempat untuk mengalir. Alhasil, genangan berubah menjadi banjir yang melumpuhkan akses jalan, merusak properti, dan mengganggu seluruh sendi kehidupan.
Tata Ruang yang Bermasalah
Krisis banjir ini juga memperjelas akar masalah yang selama ini diabaikan: pengelolaan tata ruang Jakarta yang semrawut dan cenderung melanggar prinsip ekologi. Maraknya pembangunan gedung tinggi, pusat perbelanjaan, dan kawasan perumahan di daerah rawan banjir justru semakin memperparah situasi.
Lebih dari itu, alih fungsi lahan di daerah hulu seperti Bogor dan Depok telah mengurangi kapasitas kawasan tersebut sebagai daerah serapan air. Ketika kawasan hutan berubah menjadi beton, air tidak lagi mengalir secara alami—dan akhirnya meluap ke Jakarta.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Banjir 2025 tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu perekonomian lokal secara signifikan. Ribuan UMKM terpaksa berhenti beroperasi. Sekolah-sekolah ditutup, perkantoran diliburkan, dan transportasi publik lumpuh total. Tak sedikit warga yang harus kehilangan mata pencaharian dalam waktu singkat.
Selain kerugian ekonomi, banjir juga memicu risiko kesehatan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, dan diare meningkat di wilayah pengungsian yang minim fasilitas sanitasi.
Mampukah Kita Belajar?
Banjir tidak akan selesai hanya dengan proyek normalisasi atau naturalisasi sungai semata. Solusi jangka panjang yang menyeluruh harus menjadi prioritas, di antaranya:
- Penataan ulang tata ruang kota, dengan mengurangi pembangunan di wilayah rawan banjir dan menambah ruang terbuka hijau.
- Revitalisasi drainase dan kanal air, yang banyak tersumbat oleh sampah dan sedimentasi.
- Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
- Koordinasi antardaerah hulu dan hilir, agar pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) berjalan sinkron.
Refleksi dan Tindakan Nyata
Banjir Jakarta 2025 bukan kejadian baru, tapi seharusnya menjadi babak baru. Sudah terlalu lama masyarakat dibebani oleh kebijakan yang setengah hati, proyek pembangunan yang tak berkelanjutan, dan pengabaian terhadap sains serta data lingkungan.
Inilah waktunya mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil harus duduk bersama dan berani melakukan perubahan besar. Kota yang layak huni adalah kota yang memuliakan alam, bukan yang menaklukkannya secara serampangan.
Biodata Penulis:
Muhammad Bintang Hiskia Efendi lahir pada tanggal 22 Februari 2006 di Temanggung.