Desentralisasi menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk pelayanan publik. Secara hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menjadi landasan penting dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas di daerah.
Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah berarti hak dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri, dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal.
Sementara itu, UU No. 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Pemerintah daerah wajib menetapkan standar pelayanan minimal sebagai acuan kualitas pelayanan yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat dapat menerima layanan yang cepat, mudah, dan merata.
Desentralisasi membawa berbagai manfaat bagi kualitas pelayanan publik di daerah. Pertama, pemerintah daerah menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat karena mereka lebih dekat dan memahami kondisi lokal. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Kedua, desentralisasi membuka ruang bagi inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah daerah dapat mengembangkan cara-cara baru yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan.
Ketiga, desentralisasi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi pelayanan publik. Dengan kewenangan yang lebih besar, masyarakat dapat lebih aktif menyampaikan masukan dan mengawasi kinerja pemerintah daerah, sehingga akuntabilitas pelayanan dapat terjaga.
Meski membawa banyak keuntungan, pelaksanaan desentralisasi tidak lepas dari kendala. Salah satu masalah utama adalah perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran antar daerah yang cukup signifikan, sehingga tidak semua daerah mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih sering menemui hambatan, terutama dalam pembagian tugas dan pengawasan, yang kadang menyebabkan tumpang tindih dan kebingungan dalam pelaksanaan pelayanan.
Kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat di beberapa daerah juga menjadi tantangan, yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
Desentralisasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah dapat lebih responsif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat.
Namun, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah, sinergi dengan pemerintah pusat, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang erat antara semua pihak untuk mengatasi kendala yang ada, memperkuat kapasitas daerah, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik agar pelayanan publik di seluruh daerah Indonesia dapat terus membaik. Desentralisasi bukan sekadar pelimpahan kewenangan, melainkan juga upaya strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat luas.
Biodata Penulis:
Haliza Khoirun Nisa saat ini aktif sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum, di Universitas Bangka Belitung.