Oleh Ratri Ciptaningtyas
Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa mayoritas lansia masih mandiri secara fungsional — namun terdapat segmen yang menghadapi ketergantungan aktivitas sehari-hari, sementara prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes terus meningkat di kelompok usia ini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai lompatan besar kebijakan gizi nasional. Dengan cakupan puluhan juta penerima—mulai dari anak sekolah dan kini direncanakan diperluas untuk mencakup lansia melalui program Bantuan Gizi Nasional (BGN)—program ini kerap dipuji sebagai bukti hadirnya negara dalam menjamin hak dasar pangan. Namun, di balik angka cakupan dan porsi makanan yang terdistribusi, ada pertanyaan mendasar yang belum banyak dibicarakan secara terbuka: apakah makanan yang akan dibagikan kepada lansia benar-benar melindungi kesehatan dalam jangka panjang?
Dalam diskursus kebijakan, kualitas gizi sering direduksi menjadi soal angka: kalori tercukupi, protein tersedia, lemak tidak berlebihan. Pendekatan ini terlihat rasional dan mudah diukur, tetapi di sinilah persoalan mulai muncul. Riset global menunjukkan bahwa makanan ultra-proses (ultra-processed food/UPF) secara teknis masih bisa “lulus” indikator makronutrien yang lazim digunakan dalam evaluasi diet, seperti Healthy Eating Index (HEI). Penelitian dari USDA Agricultural Research Service bahkan mensimulasikan pola makan dengan dominasi UPF yang tetap memperoleh skor HEI tinggi, selama komposisi makronutriennya sesuai target.
Masalahnya, kelulusan di atas kertas tidak identik dengan perlindungan kesehatan. Sejumlah publikasi di American Journal of Clinical Nutrition dan The Lancet Public Health secara konsisten menunjukkan bahwa konsumsi UPF berkorelasi dengan peningkatan risiko penyakit kardiometabolik, penurunan fungsi kognitif, hingga mortalitas—bahkan ketika asupan energi dan protein tampak “cukup”. Temuan-temuan ini menegaskan satu hal penting: indikator gizi yang hanya berbasis makronutrien gagal menangkap dampak biologis jangka panjang dari tingkat pemrosesan makanan.
Paradoks inilah yang menjadi sangat relevan dalam konteks MBG. Ketika keberhasilan program diukur terutama dari jumlah porsi, ketepatan distribusi, dan pemenuhan standar gizi minimum, keberadaan UPF mudah diterima sebagai kompromi kebijakan. UPF murah, tahan lama, mudah distandardisasi, dan relatif aman secara higienis—karakteristik yang menguntungkan dalam program berskala nasional. Namun, pada titik ini negara berisiko menyamakan “lulus indikator” dengan “aman dan sehat”, seolah kualitas gizi dapat direduksi menjadi persoalan teknis semata.
Risiko tersebut menjadi jauh lebih serius ketika MBG diperluas ke kelompok lansia. Berbeda dengan anak-anak, lansia menghadapi kerentanan metabolik dan fisiologis yang lebih kompleks. Penurunan fungsi ginjal, resistensi insulin, sarcopenia, serta perubahan regulasi rasa dan nafsu makan membuat lansia sangat sensitif terhadap komposisi dan kualitas makanan. Asupan tinggi natrium, gula tambahan, serta aditif—karakteristik umum UPF—dapat memperburuk hipertensi, diabetes, dan gangguan kardiovaskular, sekaligus mempercepat penurunan fungsi fisik. Pada kelompok ini, makanan tidak lagi bersifat netral: ia bisa menjadi faktor protektif atau justru akselerator penyakit.
Ironisnya, hingga kini MBG belum dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang berbasis outcome kesehatan. Tidak tersedia indikator publik yang secara rutin mengukur perubahan tekanan darah, kontrol glikemik, fungsi kognitif, atau kapasitas aktivitas harian lansia penerima MBG. Evaluasi berhenti pada dapur dan rantai distribusi, bukan pada tubuh dan kualitas hidup penerima manfaat. Akibatnya, kebijakan kehilangan kemampuan untuk belajar dan memperbaiki diri.
Dalam kondisi seperti ini, MBG—khususnya bagi lansia—berisiko berubah menjadi eksperimen nutrisi berskala nasional tanpa mekanisme informed consent. Negara mendistribusikan makanan dengan asumsi bahwa pemenuhan standar gizi minimum sudah cukup, tetapi tidak secara sistematis memantau apakah intervensi tersebut memperbaiki kesehatan atau justru memperbesar beban penyakit kronis. Lansia menjadi penerima kebijakan sekaligus subjek implisit dari intervensi yang dampak jangka panjangnya tidak diukur secara serius.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan semata soal gizi, melainkan soal tata kelola kebijakan publik. Program sebesar MBG seharusnya memiliki instrumen koreksi yang jelas: ketika menu tertentu meningkatkan sisa makanan, memicu keluhan kesehatan, atau memperburuk kondisi kronis, kebijakan dapat segera disesuaikan. Tanpa monev yang kuat dan transparan, kegagalan-kegagalan tersebut akan tersembunyi di balik statistik cakupan dan klaim keberhasilan administratif.
Pengalaman internasional memberikan pelajaran penting. Negara-negara yang berhasil menjadikan program makan gratis sebagai investasi kesehatan jangka panjang selalu mengaitkannya dengan pembatasan ketat terhadap UPF serta evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kesehatan penerima. Brasil, misalnya, tidak hanya mengatur apa yang boleh disajikan dalam program makan publik, tetapi juga menghubungkannya dengan pemantauan status gizi, kesehatan, dan kemandirian penerima manfaat.
Indonesia kini berada di persimpangan kebijakan. MBG berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas hidup anak dan lansia, atau justru menjadi kebijakan mahal yang menormalisasi standar makanan minimalis berbasis indikator makronutrien semata. Tanpa keberanian memperbaiki indikator evaluasi dan membangun sistem monev yang serius—terutama bagi kelompok lansia—program ini berisiko menyamakan kenyang dengan sehat.
Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya sederhana namun mendesak: apakah Makan Bergizi Gratis benar-benar bergizi sesuai prinsip pedoman gizi seimbang, atau sekadar bergizi di atas kertas—yang jika diberikan kepada lansia justru berpotensi memperparah penyakit kronis yang ingin dicegah oleh negara itu sendiri?
Biodata Penulis:
Ratri Ciptaningtyas saat ini aktif sebagai Dosen Gizi Kesehatan Masyarakat, di UIN Syarif Hidayatullah.