Oleh Mat Ariq Febriza

Memasuki penghujung tahun 2025, arah pembangunan nasional Indonesia berada pada titik persimpangan yang krusial. Selama dekade terakhir, narasi kemajuan sering kali didominasi oleh pencapaian angka-angka makroekonomi, seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), stabilitas nilai tukar, dan pembangunan infrastruktur fisik yang masif. Namun, jika kita merujuk pada hakikat pembangunan berkelanjutan, kemajuan materiil tersebut tidak akan memiliki nilai substantif jika tidak dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial bukanlah sekadar "lampiran" dari pertumbuhan ekonomi, melainkan fondasi utama yang menentukan ketahanan sebuah bangsa dalam menghadapi gejolak zaman.

Kesejahteraan sosial harus dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki akses terhadap perlindungan risiko hidup. Tanpa adanya sistem kesejahteraan yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan menciptakan ketimpangan yang memperlebar jurang antara kelompok elit dan masyarakat akar rumput. Belajar dari sejarah krisis dan bencana, sistem perlindungan sosial yang rapuh akan membuat masyarakat cepat jatuh ke dalam kemiskinan saat guncangan terjadi.

Korelasi antara Kesejahteraan dan Produktivitas

Dalam berbagai studi ekonomi pembangunan, terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan produktivitas nasional. Masyarakat yang terjamin secara sosial memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dan pendidikan yang layak memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk berinovasi dan berkontribusi pada ekonomi. Investasi pada kesejahteraan sosial pada hakikatnya adalah investasi pada modal manusia (human capital) dengan tingkat pengembalian yang tinggi.

Sebaliknya, pengabaian terhadap aspek kesejahteraan akan menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar di masa depan. Data menunjukkan bahwa kerugian akibat kegagalan menyediakan jaring pengaman sosial sering kali jauh lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan itu sendiri. Sebagai contoh, biaya medis dan kehilangan aset akibat guncangan ekonomi dapat memiskinkan rumah tangga perdesaan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan sosial harus berjalan beriringan dalam satu tarikan napas kebijakan publik. 

Tantangan dan Paradigma Baru

Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang bersifat bantuan sesaat dalam menangani isu kesejahteraan. Paradigma baru menuntut adanya integrasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan sosial yang inklusif. Tantangan nyata saat ini adalah masalah akurasi data kependudukan yang sering kali mengakibatkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran. Selain itu, masyarakat di wilayah rawan bencana sering kali menanggung beban kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang mereka terima dari pembangunan di wilayahnya.

Negara harus hadir memastikan bahwa jaring pengaman sosial tersedia bagi seluruh warga, termasuk mereka yang berada di pelosok dan sektor informal. Kesejahteraan sosial harus bertransformasi dari sekadar bantuan tunai menjadi pemberdayaan yang mandiri dan berkelanjutan. Ini melibatkan penguatan ekosistem ekonomi lokal dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Langkah Strategis Memperkuat Ketahanan Indonesia

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagai fondasi bangsa yang kuat, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi: Optimalisasi instrumen pembiayaan sosial; investasi pada infrastruktur layanan dasar; digitalisasi data kependudukan tahan bencana; integrasi kajian risiko dalam perencanaan pembangunan; serta program penguatan hunian rakyat di kawasan rawan.

Penutup: Menuju Indonesia Berkeadilan

Kesejahteraan sosial adalah cerminan dari martabat sebuah bangsa. Membangun masyarakat yang sejahtera bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Dengan menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan publik, Indonesia dapat bergerak maju menjadi negara yang tidak hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga kuat secara sosial dan martabat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah janji kolektif yang harus kita wujudkan bersama demi masa depan yang lebih cerah dan berkemajuan.

Biodata Penulis:

Mat Ariq Febriza saat ini aktif sebagai mahasiswa, Fakultas FISIP, Program Studi Kesejahteraan Sosial, di Universitas Muhammadiyah Jakarta.