Oleh Pandu Pradita
Ketika orang berbicara tentang Indonesia sebagai “negara maritim”, kalimat itu terdengar seperti mantra lama yang terus diulang tanpa pernah dipertanyakan. Seolah-olah karena kita dikelilingi laut, otomatis kita sudah menjadi pemain besar di panggung maritim dunia. Padahal, kalau mau jujur, posisi kita sering kali seperti orang yang punya tanah luas tapi tidak punya cukup alat untuk menggarap semuanya. Kita bangga dengan pemandangan dari satelit, tapi apa yang terjadi di lapangan tidak selalu seindah itu. Dalam suasana santai—misalnya kalau topik ini dibahas dalam podcast—mungkin pembicara akan bilang begini: “Indonesia itu sebenarnya punya modal menjadi raksasa maritim, tapi masih suka kebingungan sendiri mau ngapain.” Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi mencerminkan kenyataan: potensi kita besar, tapi realisasinya sering tertahan entah karena regulasi yang rumit, koordinasi antar lembaga yang kurang rapi, atau budaya masyarakat yang belum benar-benar memandang laut sebagai pusat kehidupan. Di sinilah pertanyaan utama muncul: Apakah kekuatan maritim Indonesia itu benar-benar sebuah harapan yang realistis, atau hanya slogan yang enak didengar? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri berbagai aspek: dari geografi, ekonomi, budaya, hingga pertahanan.
Laut yang Luas, tapi Tidak Semua Terjangkau
Kalau ada hal yang tidak bisa disangkal, itu adalah fakta bahwa Indonesia berada di lokasi super strategis. Kita berada di antara dua benua dan dua samudra. Jalur pelayaran internasional lewat wilayah kita, dan laut kita menjadi bagian penting dari perdagangan global. Secara teori, posisi seperti ini memberikan banyak keuntungan. Kita bisa mengatur jalur perdagangan, memperkuat diplomasi, bahkan mengambil peran utama dalam keamanan laut di Asia Tenggara. Tapi kenyataan tidak selalu sesuai teori. Laut Indonesia sangat luas, dan pengawasannya jelas tidak mudah. Bayangkan saja rumahmu tiba-tiba berukuran ribuan kali lebih besar, dengan banyak pintu masuk yang harus dijaga. Tanpa satpam yang cukup, tanpa kamera yang memadai, tentu akan banyak yang keluar-masuk seenaknya. Itulah yang terjadi di laut kita: illegal fishing, penyelundupan, kapal asing masuk tanpa izin, dan masih banyak kasus lain yang menunjukkan bahwa kapasitas pengawasan masih belum sebanding dengan luas wilayah yang harus diurus. Beberapa kapal penjaga memang sudah modern, tapi jumlahnya belum cukup untuk mengimbangi tanggung jawab yang besar. Alhasil, pemerintah sering berada pada posisi menghadapi masalah lebih cepat daripada bisa menyelesaikannya. Ini bukan soal kekurangan niat, tapi soal kapasitas yang belum sepenuhnya memadai.
Visi Poros Maritim Dunia: Antara Semangat dan Kenyataan
Beberapa tahun lalu, ketika gagasan “Poros Maritim Dunia” muncul, suasana publik terasa bersemangat. Banyak yang menganggap ini sebagai langkah besar untuk mengembalikan identitas kelautan Indonesia. Visi tersebut mencakup penguatan ekonomi laut, peningkatan konektivitas antar-pulau, diplomasi internasional, pertahanan maritim, hingga pembentukan budaya maritim nasional. Semua kedengarannya bagus. Namun implementasi kebijakan publik tidak sesimpel menyusun konsep. Ketika masuk ke ranah teknis, banyak hambatan mulai terlihat. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah menjadi salah satu contoh masalah yang paling sering disorot. Ada momen ketika lebih dari lima lembaga punya wewenang di laut: dari keamanan, perikanan, energi, hingga bea cukai. Koordinasi menjadi rumit, dan proses penanganan di lapangan tidak seefisien yang diharapkan. Selain itu, konsistensi antar pemerintahan juga memegang peran penting. Kebijakan maritim yang besar idealnya tidak berubah hanya karena pergantian presiden. Tapi realitas politik kita sering menunjukkan hal sebaliknya. Ketika prioritas pemerintahan bergeser, beberapa program maritim ikut melemah. Padahal pengembangan sektor maritim memerlukan kesinambungan jangka panjang, bukan sekadar proyek lima tahunan.
Ekonomi Laut: Potensi Besar yang Belum Maksimal
Jika kita bicara soal kekayaan, laut Indonesia bukan sekadar kaya—ia luar biasa kaya. Dari perikanan hingga energi, dari pariwisata bahari hingga mineral, semua ada. Tapi pertanyaannya: apakah kita sudah memanfaatkannya dengan baik? Kenyataannya, belum sepenuhnya. Banyak sumber daya laut diambil secara ilegal oleh kapal asing. Nelayan lokal masih berjuang dengan peralatan seadanya. Infrastruktur pendukung seperti cold storage, pelabuhan kecil, hingga fasilitas logistik di banyak daerah masih tertinggal. Ketika ikan melimpah di laut, justru banyak ikan lokal yang terbuang karena tidak tertangani dengan baik seusai ditangkap. Pariwisata bahari memang semakin berkembang, seperti di Raja Ampat, Wakatobi, atau Labuan Bajo. Tapi di balik itu, masih banyak destinasi potensial yang bahkan tidak tersentuh karena kurangnya akses atau kurangnya promosi. Industri pelayaran juga masih belum mampu menjadi pemain besar di jalur perdagangan internasional. Banyak kapal asing yang justru lebih mendominasi perairan kita. Singkatnya, laut kita seperti supermarket raksasa. Produk banyak, pasar besar, tapi manajemen toko belum maksimal. Peluang ada, tapi belum digarap sepenuhnya.
Konektivitas: Laut Sebagai Penghubung, Bukan Pemisah
Kita sering mendengar bahwa laut “menghubungkan” Indonesia, bukan memisahkannya. Secara filosofis, itu benar. Tapi kalau melihat kenyataan logistik nasional, konektivitas antar-pulau masih jauh dari ideal. Program tol laut memang sudah membantu penurunan harga barang di beberapa daerah terpencil, tapi efektivitasnya belum merata. Masalahnya tidak hanya pada armada kapal yang terbatas, tetapi juga pada pelabuhan yang kapasitasnya tidak sama. Sebagian besar pelabuhan besar berada di wilayah barat Indonesia. Sementara wilayah timur—yang kebutuhan logistiknya sangat besar—masih kekurangan infrastruktur pendukung. Ketimpangan inilah yang membuat biaya logistik di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di Asia. Kelemahan dalam konektivitas ini membuat laut yang seharusnya menjadi “jembatan”, justru kadang berubah menjadi “penghalang” karena hambatan teknis dan logistik.
Budaya Maritim yang Memudar
Salah satu sumber masalah yang jarang disorot adalah budaya maritim itu sendiri. Kita sering lupa bahwa leluhur Nusantara dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit berjaya karena kekuatan laut mereka. Tapi pada titik tertentu dalam sejarah, orientasi masyarakat berubah. Banyak dari kita yang sekarang lebih akrab dengan gunung dan daratan daripada laut. Rasa takut pada laut, ketidaktertarikan generasi muda pada profesi kelautan, dan minimnya pendidikan maritim di sekolah menjadi tanda bahwa budaya maritim dalam masyarakat sebenarnya belum pulih. Padahal kekuatan maritim tidak hanya dibangun dengan kapal dan pelabuhan, tetapi juga dengan mentalitas masyarakat yang merasa terhubung dengan laut. Ada negara yang lautnya lebih kecil dari kita, tapi budaya maritimnya jauh lebih kuat, sehingga hasil pengelolaannya lebih besar. Bukan karena mereka lebih kaya alamnya, tapi karena mereka lebih menghargai laut.
Pertahanan Laut: Masih Banyak PR
Jika membahas negara maritim, pertahanan tidak bisa dikesampingkan. Kekuatan laut bukan hanya tentang ekonomi dan budaya, tetapi juga kemampuan menjaga kedaulatan. Indonesia terus memperbarui kapal perangnya, radar, hingga teknologi pendukung lainnya. Tapi perlu disadari bahwa kebutuhan kita jauh lebih besar daripada kemampuan yang ada sekarang. Laut Indonesia luas, dan menjaga seluruh wilayah itu seperti menjaga ruangan yang lampunya selalu mati satu-satu. Begitu satu titik terang, titik lain padam. Bukan karena kita tidak berusaha, tapi karena armada kita harus bekerja melampaui kapasitas idealnya. Industri galangan kapal domestik sebenarnya bisa berkembang lebih jauh, tapi masih membutuhkan dorongan besar. Jika ke depan industri ini bisa tumbuh, Indonesia akan lebih siap menjaga wilayah lautnya tanpa bergantung pada impor kapal perang atau kapal komersial.
Jadi, Harapan atau Slogan?
Pertanyaan ini mungkin akan terus ada selama Indonesia belum mampu menunjukkan hasil konkret yang signifikan. Tapi untuk menjawab secara jujur, kekuatan maritim Indonesia saat ini adalah harapan yang belum tuntas, bukan slogan kosong, tapi juga belum sepenuhnya realitas. Kita sedang berada di tengah perjalanan, bukan di titik akhir. Upaya sudah dilakukan, modal besar sudah ada, kesadaran perlahan tumbuh. Tapi perjalanan menuju negara maritim sejati bukan perjalanan cepat. Ia butuh konsistensi, komitmen lintas generasi, dan perubahan cara pandang. Laut harus kembali menjadi halaman depan rumah kita, bukan halaman belakang. Jika masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha bisa bergerak selaras, Indonesia memiliki peluang untuk benar-benar menjadi kekuatan maritim yang berpengaruh, bukan hanya di kawasan, tetapi juga di dunia. Untuk saat ini, kekuatan maritim Indonesia adalah jalan panjang yang sedang kita tempuh, bukan sekadar slogan. Dan seperti perjalanan panjang lainnya, yang paling penting bukan hanya tiba di tujuan, tetapi memastikan kita tidak berhenti di tengah jalan.
Biodata Penulis:
Pandu Pradita, lahir pada tanggal 10 Juli 2007 di Sukoharjo, saat ini aktif sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Matematika.