Oleh Roman Adiwijaya
Pernah dengar soal 1984 karya George Orwell? Itu lho, novel lawas tahun 1949 yang ceritanya soal negara super otoriter di mana warganya diawasi 24 jam dan dilarang mikir kritis. Dulu itu dianggap fiksi seram. Tapi kalau kita lihat kondisi "negeri ini" sekarang, rasanya Orwell bukan lagi nulis fiksi, tapi lagi ngeramal masa depan kita.
Bedanya, kalau di novel itu suasananya kelam dan menakutkan, di sini semuanya dibungkus rapi, penuh senyum, bahkan kadang lucu alias "gemoy". Yuk, kita bedah satu-satu kemiripannya tanpa bahasa yang njelimet.
1. Mata-Mata di Saku Celana Kita
Di novel 1984, ada "Telescreen" (layar TV yang bisa melihat kita) di setiap dinding. Di Indonesia? Kita nggak butuh TV di dinding. Kita dengan sukarela membawa alat pengintai itu ke mana-mana: Smartphone.
Ingat isu Pegasus? Itu bukan kuda terbang, tapi spyware jahat yang diduga dipakai aparat buat ngintip HP aktivis dan pengkritik pemerintah. Ngerinya, alat ini punya teknologi "Zero-Click". Artinya, HP kamu bisa kena sadap tanpa kamu harus klik link aneh-aneh. Tahu-tahu chat WhatsApp, lokasi, sampai kamera sudah dikuasai orang lain. Jadi, kalau kamu merasa diawasi pas lagi kritik pemerintah di grup WA, mungkin itu bukan parno doang.
Belum lagi soal Polisi Virtual. Di novel ada "Polisi Pikiran", di sini polisi beneran DM kamu buat negur kalau status sosmed kamu dianggap "berbahaya". Niatnya sih edukasi, tapi efeknya bikin orang jadi takut ngomong alias self-censorship.
2. Pasukan 'Buzzer' vs Kementerian Kebenaran
Di cerita Orwell, ada Kementerian Kebenaran yang kerjanya justru memanipulasi fakta. Di sini, fungsi itu dijalankan secara "swasta" tapi terorganisir oleh pasukan Buzzer.
Pola mainnya kebaca banget. Tiap ada kebijakan pemerintah yang dikritik (misal soal IKN atau Omnibus Law), tiba-tiba muncul ribuan akun anonim yang nyerang pengkritik. Bukan adu argumen, tapi main doxing (sebar data pribadi) atau nyerang fisik dan personal.
Tujuannya simpel: bikin keruh suasana supaya kita bingung mana fakta mana rekayasa. Kalau kritik sudah tenggelam oleh tagar-tagar bayaran, pemerintah bisa klaim kalau "rakyat setuju". Padahal mah, yang setuju cuma bot.
3. Akrobat Bahasa: Miskin Jadi "Prasejahtera"
Orwell ngenalin istilah Newspeak, bahasa baru yang dibuat buat membatasi cara pikir orang. Di Indonesia, pejabat kita jagonya Newspeak versi lokal alias Eufemisme.
Perhatikan deh:
- Rakyat miskin dibilang "Prasejahtera" atau "Keluarga Penerima Manfaat". Biar apa? Biar kesannya negara nggak gagal-gagal amat ngurus kemiskinan.
- Harga naik dibilang "Penyesuaian Harga". Padahal dompet kita tetap aja jebol.
- Banjir dibilang "Genangan".
Bahasa diperhalus bukan buat sopan santun, tapi buat menutupi realitas pahit. Ketika kata-kata kritis dihilangkan atau diganti, lama-lama kita lupa kalau kondisi sebenarnya lagi nggak baik-baik saja.
4. Hukum yang Suka-Suka (UU ITE)
Di 1984, hukum itu nggak tertulis tapi mematikan. Di sini hukumnya tertulis, tapi pasalnya karet banget. UU ITE jadi senjata utama.
Lihat kasus aktivis lingkungan Daniel Tangkilisan di Karimunjawa. Dia protes soal tambak udang ilegal yang merusak alam, eh malah dipenjara karena dianggap menyebarkan kebencian. Logikanya kebalik: yang ngerusak alam bebas, yang membela alam malah masuk bui. Ini persis konsep Thoughtcrime (Kejahatan Pikiran); beda pendapat dikit, langsung dianggap kriminal.
5. Bung Besar yang "Gemoy"
Ini perbedaan paling mencolok tapi justru paling bahaya. Di novel, pemimpinnya ("Big Brother") ditakuti karena kejam. Di Indonesia, sosok otoriter di-rebranding jadi figur yang lucu, hobi joget, dan sayang kucing alias Gemoy.
Kenapa bahaya? Karena ini bikin kita lengah. Kita jadi lupa nanya soal rekam jejak HAM, soal politik dinasti, atau soal kebijakan yang merugikan, cuma gara-gara terhibur sama tingkah lucunya di TikTok. Ini gabungan strategi 1984 (kontrol kekuasaan) dan Brave New World (kontrol lewat hiburan). Hasilnya? Kritik substansial dianggap "nyinyir" dan perusak suasana pesta.
6. Tapi, Kita Bukan Winston Smith
Kabar baiknya, ending kita belum tentu sama kayak novelnya. Di 1984, tokoh utamanya nyerah dan akhirnya tunduk. Di Indonesia, perlawanan itu masih ada dan nyata.
Ingat gerakan "Peringatan Darurat" dengan gambar Garuda Biru kemarin? Itu bukti kalau rakyat nggak bodoh-bodoh amat.7 Ketika DPR mau main akal-akalan anulir putusan MK, jutaan orang marah di sosmed dan turun ke jalan. Hasilnya? Aturan ngawur itu batal disahkan.
Masyarakat sipil juga berhasil menahan RUU Penyiaran yang mau membungkam jurnalisme investigasi. Jadi, meski "CCTV" ada di mana-mana dan buzzer berisik banget, selama kita berani berisik balik dan nggak "dinina-bobokan" sama jogetan gemoy, skenario buruk Orwell masih bisa kita batalkan.
Intinya: Indonesia emang punya gejala 1984, tapi kita punya fitur tambahan: Netizen yang galak kalau sudah terusik rasa keadilannya. Tetap waras dan jangan mau dibodohi istilah halus!