Oleh Roman Adiwijaya
Jujur saja, kalau ngomongin pendidikan Indonesia, rasanya campur aduk antara gemas dan miris. Kita semua tahu, setiap tahun negara menggelontorkan duit yang nggak main-main yaitu 20% dari APBN! Itu ratusan triliun rupiah. Logikanya, dengan modal segitu, sekolah kita harusnya sudah sekelas tetangga-tetangga maju. Tapi kenyataannya? Kita malah sering dengar cerita atap sekolah ambruk, guru digaji seharga paket data, dan kurikulum yang bikin pusing tujuh keliling.
Pertanyaannya simpel: Kenapa? Apakah pemerintah kita "nggak becus" ngurusnya? Mari kita bedah pelan-pelan tanpa bahasa dewa.
1. Duitnya ke Mana? Kalah Telak Sama Vietnam
Sering dengar kan kalau anggaran pendidikan kita itu besar? Benar. Tapi coba bandingkan hasilnya dengan Vietnam. Dulu, Vietnam itu ekonominya di bawah kita. Sekarang? Kualitas pendidikan mereka melesat ninggalin kita jauh di belakang.
Data PISA (tes internasional buat ukur kemampuan siswa) membuktikan kalau kemampuan matematika dan membaca anak-anak kita stagnan, alias jalan di tempat selama 20 tahun terakhir. Sementara Vietnam sudah bisa bersaing sama negara maju.
Masalahnya bukan karena kita kurang duit, tapi karena cara pakainya yang nggak efisien. Banyak anggaran habis cuma buat "birokrasi" alias rapat, perjalanan dinas, dan belanja pegawai. Bukan langsung ke kualitas murid. Ibarat mau balapan, kita beli bensin mahal tapi mesin mobilnya nggak pernah diservis.
2. "Ganti Menteri, Ganti Kurikulum": Hobi yang Bikin Pusing
Ini penyakit lama yang belum sembuh-sembuh. Setiap ada Menteri Pendidikan baru, pasti ada "proyek" ganti kurikulum. Niatnya mungkin baik, mau update biar modern. Tapi di lapangan? Amburadul.
Ambil contoh Kurikulum Merdeka. Konsepnya bagus, fleksibel. Tapi realitanya, guru-guru malah disibukkan sama administrasi digital. Alih-alih fokus ngajar anak murid di kelas, banyak guru yang waktunya habis buat ngisi aplikasi PMM (Platform Merdeka Mengajar) demi ngejar poin kinerja.
Bayangkan guru di daerah pelosok yang sinyal internetnya saja kembang kempis, dipaksa harus tech-savvy dalam semalam. Akhirnya, yang terjadi bukan transformasi pendidikan, tapi "transformasi administrasi". Siswanya? Ya gitu deh.
3. Guru: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa (dan Tanpa Gaji Layak)
Ini bagian paling menyedihkan. Guru adalah kunci kualitas pendidikan, tapi perlakuan negara ke mereka sering kali nggak manusiawi. Kita punya sistem "kasta" di dunia guru:
- Kasta Atas (PNS): Sejahtera, gaji aman, pensiun ada.
- Kasta Menengah (PPPK): Gaji lumayan setara PNS, tapi sering telat bayar. Di Banten saja sempat ada 1.800 guru PPPK yang gajinya nyangkut.
- Kasta Bawah (Honorer): Ini yang sering viral. Masih banyak guru honorer yang digaji Rp 300.000 per bulan.
Coba bayangkan, Rp 300 ribu buat hidup sebulan di tahun 2024/2025? Itu buat bensin saja kurang. Ada kisah Pak Supandi yang harus jalan kaki belasan kilometer karena nggak punya ongkos, atau guru di Jogja yang tetap mengajar meski bayarannya miris.
Gimana kita mau nuntut guru ngajar kreatif dan passionate kalau besok makan apa saja mereka bingung? Ini bukan cuma masalah anggaran, tapi masalah nurani pengelola negara.
4. Jadi, Apakah Ini Karena Pemerintahan yang Buruk?
Jawabannya singkat: Iya, banget.
Tapi "buruk" di sini bukan cuma soal presiden atau menteri, tapi sistem tata kelola yang corrupt dan politis sampai ke akar-akarnya.
- Korupsi Dana BOS: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang harusnya buat siswa, sering kali "disunat". Laporan ICW nemuin banyak modus, mulai dari mark-up harga beli barang sampai laporan kegiatan fiktif. Uangnya dimakan tikus berdasi di dinas atau sekolah.
- Jual Beli Jabatan: Di beberapa daerah seperti Jambi dan Deli Serdang, mau jadi Kepala Sekolah itu ada "tarif"-nya. Isu yang beredar, harganya bisa puluhan sampai ratusan juta rupiah. Kalau kepala sekolahnya naik jabatan hasil nyogok, jangan harap dia mikirin mutu pendidikan. Dia pasti sibuk mikir gimana cara balik modal dari dana sekolah.
- Politisasi Guru: Kalau lagi musim Pilkada, guru sering jadi korban politik. Kalau nggak dukung petahana, siap-siap dimutasi ke sekolah di ujung dunia. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan sering diisi oleh tim sukses, bukan orang yang paham pendidikan.
Kesimpulan: Kita Butuh Revolusi Manajemen, Bukan Ganti Buku
Masalah pendidikan kita itu ibarat benang kusut yang basah. Susah diurai. Kurikulum berubah-ubah dan guru dibayar murah itu cuma gejala. Penyakit utamanya adalah tata kelola yang buruk (bad governance).
Selama korupsi masih dianggap lumrah, selama jabatan kepala sekolah diperjualbelikan, dan selama anggaran habis buat rapat di hotel daripada buat gaji guru honorer, mau ganti menteri seribu kali pun, pendidikan kita bakal gini-gini aja.
Solusinya? Stop jadikan pendidikan proyek politik. Bayar guru dengan layak, potong birokrasi yang nggak perlu, dan sikat habis koruptor dana pendidikan. Simpel diomongin, tapi butuh nyali gede buat dilakuin.
Biodata Penulis:
Roman Adiwijaya saat ini aktif sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Hukum.