Oleh Roman Adiwijaya
Baru saja dunia mendengar janji perdamaian lewat Dewan Perdamaian (Board of Peace) garapan Donald Trump, Gaza kembali berdarah. Pada 31 Januari 2026, serangan udara Israel menghantam wilayah Sheikh Radwan dan Rimal, termasuk beberapa kamp pengungsian. Tragisnya, kejadian ini merenggut setidaknya 32 nyawa warga sipil. Kabar ini langsung memicu reaksi keras dari netizen Indonesia yang mempertanyakan fungsi nyata dari lembaga baru bentukan Trump tersebut.
Serangan Saat Gerbang Rafah Mulai Bernapas
Salah satu hal yang paling disoroti adalah waktu serangan yang terasa sangat kontradiktif. Bom jatuh tepat saat Gerbang Rafah sedang dipersiapkan untuk dibuka kembali. Padahal, pembukaan gerbang ini sudah sangat dinanti oleh ribuan orang yang butuh bantuan medis darurat.
Meski ada proses uji coba atau pilot test untuk lalu lintas pejalan kaki, aksi militer di Sheikh Radwan dan Rimal seolah menghapus harapan itu. Bagi banyak orang, pembukaan gerbang ini terasa seperti formalitas belaka jika nyawa warga di dalam Gaza tetap terancam setiap harinya.
Dewan Perdamaian: Solusi atau Klub Eksklusif?
Netizen Indonesia juga ramai membicarakan biaya partisipasi dalam Dewan Perdamaian ini. Untuk bisa duduk sebagai anggota tetap atau permanen, sebuah negara kabarnya harus menyetor dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,9 triliun. Angka yang sangat fantastis ini membuat banyak orang merasa lembaga tersebut lebih mirip klub elit "pay to play" ketimbang organisasi kemanusiaan murni.
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa kita ikut berpartisipasi, namun dalam skema iuran sukarela, bukan biaya keanggotaan tetap yang senilai triliunan rupiah itu. Dana ini rencananya akan difokuskan untuk membangun kembali infrastruktur Gaza yang sudah hancur lebur.
Mengapa Gaza Masih Terus Diserang?
Pertanyaan besarnya adalah kenapa serangan tetap terjadi padahal sudah ada kesepakatan gencatan senjata. Israel berdalih bahwa serangan pada 31 Januari adalah balasan atas munculnya sekelompok orang bersenjata dari terowongan di Rafah Timur. Masalah terowongan ini memang menjadi titik lemah dalam rencana 20 poin Trump karena tidak ada mekanisme yang jelas soal bagaimana para pejuang di bawah tanah harus menyerahkan diri tanpa merasa terancam.
Di sisi lain, Donald Trump sebagai ketua dewan memiliki kekuasaan yang sangat besar dan tidak terbatas waktu jabatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan-keputusan penting soal keamanan di Gaza hanya bergantung pada kebijakan personalnya saja, bukan pada hukum internasional yang biasanya dijalankan oleh PBB.
Kondisi di Gaza saat ini menunjukkan bahwa retorika perdamaian dan gedung pencakar langit futuristik yang dijanjikan Jared Kushner di Davos masih sangat jauh dari kenyataan. Selama isu-isu mendasar seperti penarikan pasukan secara penuh dan jaminan keamanan bagi warga sipil belum tuntas, Dewan Perdamaian Trump akan terus menghadapi kritik tajam, terutama dari masyarakat Indonesia yang peduli pada keadilan di Palestina.