Oleh Roman Adiwijaya
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Board of Peace (Dewan Perdamaian) gagasan Donald Trump pada 22 Januari 2026 di Davos kemarin menuai banyak tanya. Di satu sisi, pemerintah bilang ini langkah nyata buat membantu Palestina. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, ada banyak kejanggalan yang bikin publik khawatir kalau Indonesia cuma jadi pion dalam agenda bisnis Amerika Serikat.
Berikut adalah beberapa poin ganjil yang perlu kita cermati bersama.
Ironi Veto Amerika Serikat
Aneh rasanya melihat Indonesia bergabung dengan organisasi perdamaian yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat. Selama ini kita tahu kalau AS adalah negara yang paling rajin menggunakan hak veto di PBB buat menjegal kemerdekaan Palestina atau menghentikan serangan Israel. Bergabung ke dewan bentukan Trump ini seolah membuat Indonesia memvalidasi pihak yang selama ini justru menjadi penghalang solusi dua negara di jalur resmi internasional.
Anggota yang Berat Sebelah
Coba cek siapa saja yang ada di dalam dewan ini. Selain Israel, anggotanya didominasi negara-negara yang pro-Israel atau yang sudah normalisasi hubungan lewat Abraham Accords, seperti Argentina, Uni Emirat Arab, dan Kazakhstan. Hebatnya, pihak Palestina sendiri tidak punya kursi di dewan pengambilan keputusan ini. Negara besar yang biasanya vokal membela Palestina seperti Rusia atau Cina juga tidak ikut serta. Ini jadi terlihat seperti klub eksklusif yang menentukan nasib Gaza tanpa melibatkan orang Gaza sendiri.
Bisnis "Gaza Riviera" di Atas Puing Peperangan
Ada indikasi kuat kalau dewan ini punya agenda tersembunyi lewat "Project Sunrise". Isinya bukan cuma soal perdamaian, tapi rencana membangun resort mewah, hotel glitzy, sampai smart city di garis pantai Gaza. Proyek ini digarap oleh Jared Kushner, menantu Trump, yang memang latar belakangnya adalah pengusaha properti. Kritikus melihat ini sebagai upaya mengubah Gaza jadi "Riviera Timur Tengah" demi keuntungan investor, sementara hak kedaulatan warga lokal dikesampingkan.
Iuran Rp17 Triliun yang Fantastis
Kejanggalan yang paling terasa di kantong adalah biaya keanggotaannya. Untuk jadi "Anggota Tetap", sebuah negara disebut harus menyetor dana 1 miliar dolar atau sekitar Rp17 triliun. Dana sebesar ini kabarnya akan dikelola langsung oleh manajemen bentukan Trump. Banyak pihak menyayangkan kalau uang rakyat sebanyak itu diberikan ke AS, padahal pembangunan di dalam negeri seperti di Aceh atau Sumatera Barat masih sangat butuh sokongan dana besar. Ini memicu pertanyaan, apakah Indonesia sedang menjalankan diplomasi atau sebenarnya sedang "diperas" secara halus?
Serangan Israel yang Tak Kunjung Berhenti
Kalau memang dewan ini efektif, seharusnya kekerasan mereda. Faktanya, tak lama setelah piagam ditandatangani di Davos, serangan udara Israel tetap menghantam kamp pengungsian di Rafah dan Khan Younis. Jumlah korban sipil terus bertambah dan sudah menembus angka 71.800 jiwa. Hal ini membuktikan kalau "Dewan Perdamaian" ini belum punya taji buat mengendalikan aksi militer Israel di lapangan.
Kesimpulannya, langkah Presiden Prabowo ini adalah perjudian diplomatik yang sangat berisiko. Kita semua ingin Palestina damai, tapi jangan sampai niat baik itu justru dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis properti internasional atau sekadar upeti demi tekanan politik tertentu. Transparansi soal dana Rp17 triliun dan posisi tawar Indonesia di dalam dewan tersebut harus benar-benar dibuka ke publik agar kita tidak cuma jadi penonton saat Gaza "dijual" sebagai aset real estate.