Oleh Sofhia Eka Putri Mardianita
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan besar untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan anggaran negara yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan, program ini diproyeksikan menjadi solusi bagi masalah gizi anak, stunting, dan ketimpangan akses makanan sehat bagi pelajar. Namun, di tengah harapan besar tersebut, muncul isu dugaan penyimpangan dan potensi korupsi dalam pelaksanaannya. Jika benar terjadi, ini bukan sekadar skandal administratif, melainkan ironi besar: program yang seharusnya menyehatkan generasi masa depan justru tercemar oleh penyakit lama politik Indonesia—korupsi.
Korupsi dalam program sosial selalu memiliki dampak yang lebih kejam dibandingkan korupsi pada sektor lain. Ketika dana infrastruktur dikorupsi, yang rusak mungkin jalan atau bangunan. Tetapi ketika dana program gizi anak dikorupsi, yang dikorbankan adalah kesehatan dan masa depan generasi muda. Bayangkan ironi sebuah negara yang mengklaim ingin menciptakan “generasi emas”, tetapi pada saat yang sama membiarkan anggaran makanan anak-anak menjadi ladang permainan elite dan birokrasi yang rakus.
Kecurigaan publik terhadap potensi korupsi dalam program MBG sebenarnya tidak muncul begitu saja. Indonesia memiliki sejarah panjang penyalahgunaan dana bantuan sosial. Mulai dari kasus korupsi bansos pada masa pandemi hingga berbagai program bantuan yang disunat di tingkat daerah. Pola yang sama sering terulang: anggaran besar, pengawasan lemah, dan jaringan kepentingan yang bermain di balik birokrasi. Jika pola ini tidak diputus, program sebesar apa pun berpotensi berubah menjadi proyek politik yang lebih menguntungkan elite dibandingkan rakyat.
Masalah lain yang patut dikritisi adalah kecenderungan pemerintah meluncurkan program besar dengan pendekatan yang sangat sentralistik namun belum sepenuhnya siap dalam sistem pengawasan. Program MBG melibatkan rantai distribusi yang sangat panjang—mulai dari pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi ke sekolah, hingga pelaporan anggaran. Dalam rantai yang panjang seperti ini, setiap titik bisa menjadi celah bagi praktik mark-up harga, pengurangan kualitas bahan makanan, hingga manipulasi laporan. Tanpa sistem kontrol yang transparan, program ini berisiko menjadi proyek anggaran raksasa yang sulit diawasi secara efektif.
Bagi mahasiswa dan masyarakat sipil, situasi ini seharusnya menjadi alarm serius. Program sosial yang menyentuh langsung kehidupan rakyat tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan publik. Kritik terhadap potensi penyimpangan bukan berarti menolak programnya, tetapi justru menjadi bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar berpihak kepada rakyat. Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, bukan masyarakat yang diam ketika melihat potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, pemerintah harus memahami bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari integritas dalam pengelolaannya. Transparansi anggaran harus dibuka seluas mungkin kepada publik. Mekanisme pengawasan perlu melibatkan lembaga independen, media, dan masyarakat sipil. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dalam program sosial harus dilakukan tanpa kompromi, karena kejahatan tersebut secara langsung merampas hak anak-anak Indonesia.
Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh negara adalah ini: apakah program Makan Bergizi Gratis benar-benar ditujukan untuk masa depan anak-anak Indonesia, atau hanya akan menjadi proyek politik yang kembali menguntungkan segelintir orang? Jika korupsi dibiarkan merusak program ini, maka yang tercoreng bukan hanya kebijakan pemerintah, tetapi juga komitmen negara terhadap masa depan generasi bangsa. Bagi mahasiswa dan masyarakat yang peduli terhadap masa depan negeri ini, sikap kritis bukan lagi pilihan—melainkan kewajiban moral.
Biodata Penulis:
Sofhia Eka Putri Mardianita saat ini aktif sebagai Mahasiswa Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, di Universitas Muhammadiyah Surabaya.