Oleh Dicky Octaviano
Ada angka yang seharusnya membuat kita gelisah. Sensus Pertanian BPS 2023 mencatat bahwa hanya 21,93 persen petani di Indonesia berasal dari kelompok milenial. Di Riau provinsi dengan 3,41 juta hektare perkebunan sawit, terbesar di Indonesia angka itu bahkan lebih rendah. Sawah-sawah warisan bukan sekadar mengecil karena dijepit ekspansi perkebunan; mereka juga kehilangan generasi yang seharusnya menggarapnya. Ini bukan krisis alam. Ini adalah kegagalan kebijakan yang berlangsung diam-diam, dan jika tidak segera dikoreksi, dampaknya akan dirasakan jauh melampaui batas Riau menyentuh ketahanan pangan nasional.
Ketika Sawit Lebih Masuk Akal dari Padi
Saya tidak menyalahkan pemuda Riau yang meninggalkan sawah. Dari kacamata ekonomi rumah tangga, pilihan mereka sangat rasional. Sawit menawarkan pendapatan buruh harian yang lebih prediktabel dibanding bertani pangan yang penuh risiko: harga gabah yang fluktuatif, akses kredit yang terbatas, dan lahan yang semakin sempit akibat ekspansi konsesi. Selama ketiga hambatan struktural itu tidak diatasi, tidak ada retorika "cinta tanah" yang akan mampu membalikkan arus.
Masalahnya, arus ini sudah berlangsung lama dan belum ada intervensi yang cukup serius untuk membalikkannya. Produksi padi Riau pada 2025 tercatat 232.070 ton GKG naik tipis dari tahun sebelumnya, tetapi kontribusinya terhadap kebutuhan pangan provinsi tetap marginal. Riau masih bergantung besar pada pasokan beras dari luar, sebuah ketergantungan yang rapuh di tengah tekanan iklim yang semakin intens.
Riau Sebagai Cermin Masalah Nasional
Saya melihat Riau bukan sebagai kasus tunggal, melainkan sebagai cermin dari masalah yang jauh lebih besar di tingkat nasional. Pola yang sama terjadi di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi: ekspansi komoditas perkebunan sawit, karet, atau tambang secara konsisten menggeser lahan pangan dan mengalihkan tenaga kerja muda dari sektor pertanian pangan ke sektor yang dianggap lebih menguntungkan.
Yang membuat Riau menjadi kasus yang paling mendesak adalah skalanya. Sebagai provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia, proses penggeseran ini sudah berlangsung paling jauh dan paling dalam. Jika di sini pun regenerasi petani pangan gagal diselamatkan, maka provinsi provinsi lain yang kini baru memasuki fase awal ekspansi komoditas akan mengikuti trajektori yang sama hanya dengan jeda waktu beberapa tahun.
Ancaman iklim memperburuk kerentanan ini. Prediksi Musim Kemarau BMKG 2026 menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Riau, akan mengalami kemarau lebih awal dengan curah hujan di bawah normal. Kawasan gambut di Rokan Hilir, Pelalawan, dan Siak yang sudah terdegradasi akibat alih fungsi lahan menjadi sangat rentan terhadap karhutla. Data Jikalahari per Maret 2026 menunjukkan 42 titik panas muncul hanya dalam satu minggu, termasuk di dalam konsesi perkebunan aktif. Ketika lahan gambut terbakar, lahan pertanian pangan di sekitarnya ikut terdampak memperpendek lagi lahan yang tersedia bagi mereka yang masih bertahan bertani.
Koreksi Kebijakan yang Terlambat, tapi Masih Bisa Dilakukan
Redistribusi lahan dengan legalitas penuh. Reforma agraria tidak boleh berhenti di atas kertas. Setidaknya 200.000 hektare HGU bermasalah di Riau perlu segera didistribusikan kepada petani muda dengan sertifikat hak milik langsung. Tanpa kepastian lahan, tidak ada investasi jangka panjang yang mungkin dilakukan oleh petani muda dan tanpa investasi itu, tidak ada pertanian pangan yang berkelanjutan.
Realokasi dana PSR untuk pangan. Dana Peremajaan Sawit Rakyat mengalir hampir sepenuhnya ke sektor sawit. Mengalihkan 30 persen dari alokasi PSR nasional untuk subsidi pertanian pangan irigasi pintar, benih unggul, teknologi pascapanen adalah langkah koreksi yang konkret dan bisa segera dieksekusi. Program Brigade Pangan Pemprov Riau yang melibatkan 1.665 petani milenial menunjukkan bahwa minat itu ada yang dibutuhkan adalah ekosistem pendukung yang lebih kuat.
Hilirisasi pangan sebagai insentif ekonomi, bukan slogan. Selama petani pangan hanya menjual hasil mentah, daya saing ekonominya tidak akan pernah setara dengan sektor perkebunan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku UMKM untuk mendirikan fasilitas pengolahan pangan lokal di sentra produksi dengan skema kredit rendah dan jaminan pasar yang jelas dapat meningkatkan nilai tambah hasil panen secara signifikan. Ini bukan sekadar soal ekonomi petani; ini soal membangun argumen ekonomi yang cukup kuat untuk menahan laju urbanisasi dan migrasi sektoral.
Masalah Riau Adalah Masalah Kita Semua
Ketahanan pangan nasional tidak bisa dibangun di atas ketergantungan pada segelintir provinsi sentra produksi seperti Jawa dan Sulawesi, sementara provinsi provinsi lain secara sistematis kehilangan kapasitas produksi pangannya. Riau adalah peringatan dini dan peringatan ini sudah berbunyi cukup keras.
Yang dibutuhkan bukan program baru dengan nama yang lebih menarik. Yang dibutuhkan adalah political will untuk mengoreksi distorsi yang sudah berlangsung terlalu lama: distorsi lahan, distorsi anggaran, dan distorsi insentif yang selama ini membuat bertani pangan terasa seperti pilihan yang kalah. Sebelum generasi terakhir petani pangan Riau benar benar pergi, masih ada waktu untuk membaliknya tapi tidak banyak.
Biodata Penulis:
Dicky Octaviano merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) yang memiliki fokus kajian pada pengembangan ekonomi regional dan manajemen bisnis. Ia aktif mengkaji isu-isu strategis terkait ketahanan pangan serta transformasi ekonomi, khususnya dalam konteks pembangunan daerah dan penguatan daya saing usaha. Melalui kegiatan akademik dan penelitian, Dicky Octaviano berkontribusi dalam mendorong pemikiran kritis dan solusi aplikatif terhadap tantangan ekonomi kontemporer, baik di tingkat lokal maupun nasional.