Oleh Nella Sriyama
Oktober, 2025 - Bank Indonesia menyerahkan drone sprayer kepada Gapoktan Oryza Sativa di Desa Pasar Miring, Deli Serdang. Deli Serdang resmi menjadi kabupaten pertama di Sumatera Utara yang menjalankan modernisasi pertanian berbasis teknologi. Bupati hadir, kepala BI hadir, kamera pun hadir. Semua sepakat: ini babak baru pertanian Sumatera. Tapi ada pertanyaan sederhana yang tidak sempat ditanyakan di hari itu: petani mana yang akan menerbangkan drone itu besok, ketika para tamu sudah pulang?
Pertanyaan itu bukan retorika. Ini adalah inti dari masalah modernisasi pertanian kita yang sudah berulang selama bertahun-tahun: alatnya datang, seremonialnya meriah, tapi ekosistem yang membuat teknologi itu benar-benar bekerja di lapangan tidak pernah benar-benar dibangun.
Tiga Hambatan Lama yang Tidak Pernah Tuntas
Riset adopsi teknologi pertanian Indonesia konsisten menemukan tiga hambatan yang sama dari tahun ke tahun. Pertama, literasi digital petani yang masih rendah petani generasi tua terbiasa bertani secara manual dan menganggap teknologi baru sebagai sesuatu yang rumit dan mahal. Kedua, infrastruktur internet yang belum merata: masih ada ribuan desa di kawasan pertanian Sumatera yang sinyalnya putus-putus. Ketiga, biaya alat yang tidak terjangkau bagi petani kecil secara mandiri.
Yang membuat saya gelisah bukan hambatannya itu sudah lama diketahui. Yang membuat saya gelisah adalah kenyataan bahwa fragmentasi kebijakan antar kementerian antara Kementan, Kominfo, dan Kemendesa membuat penanganan tiga hambatan ini tidak pernah bergerak secara bersamaan. Kementan kirim alat. Kominfo bangun internet. Kemendesa latih petani. Tapi tidak ada yang memastikan ketiganya sampai ke desa yang sama, di waktu yang sama.
Balai Modernisasi Sudah Berdiri, Tapi Cukupkah?
Pemerintah pusat sebenarnya tidak diam. Kementan membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian satu di setiap provinsi, termasuk seluruh Sumatera. Balai ini bertugas mendampingi petani mengadopsi teknologi pertanian yang sesuai kondisi lokal. Di atas kertas, ini infrastruktur yang tepat.
Masalahnya, balai adalah langkah suplai menyediakan pendampingan. Yang belum cukup dikerjakan adalah sisi permintaannya: memastikan petani tahu balai itu ada, tahu apa yang bisa diakses, dan punya kapasitas dasar untuk memanfaatkannya. Teknologi yang tidak digunakan sama borosnya dengan teknologi yang tidak pernah diadakan.
Jalur pembiayaan pun sebenarnya sudah terbuka. Kredit Alsintan masuk dalam konsolidasi kredit program pemerintah 2026 dengan target penyaluran yang ambisius. Tapi kredit tidak akan diserap jika petani tidak tahu cara mengajukannya atau tidak yakin teknologinya akan menguntungkan mereka.
Tiga Hal yang Harus Bergerak Bersamaan
Pertama, latih dulu petaninya, baru kirim alatnya. Urutan ini terdengar sederhana tapi sering dibalik. Program modernisasi yang efektif harus dimulai dari peningkatan literasi teknologi petani bukan sekadar pelatihan satu hari, tapi pendampingan berkelanjutan yang melibatkan petani muda sebagai "pelopor digital" di komunitasnya. Model ini sudah terbukti berhasil di beberapa kelompok tani di Sumatera dan bisa direplikasi lebih luas.
Kedua, internet desa bukan kemewahan, ini infrastruktur dasar. Drone, sensor tanah, dan aplikasi pertanian tidak bisa bekerja tanpa konektivitas. Koordinasi lintas kementerian untuk memprioritaskan jaringan internet di kawasan sentra pangan Sumatera bukan hanya kota kabupaten harus masuk agenda kebijakan yang mengikat, bukan sekadar rencana.
Ketiga, replikasi model BI Deli Serdang ke seluruh Sumatera. Pendekatan Bank Indonesia di Deli Serdang menyerahkan teknologi sekaligus mendampingi pengembangan klaster pangan secara terintegrasi adalah model yang benar. Yang dibutuhkan sekarang bukan pilot project baru, melainkan komitmen untuk memperluas model yang sudah terbukti ini ke kabupaten-kabupaten sentra pangan lainnya di Sumatera.
Alatnya Sudah Datang, Sekarang Gilirannya Kebijakan
Sumatera tidak kekurangan lahan, tidak kekurangan komoditas, dan tidak kekurangan program modernisasi pertanian. Yang kurang adalah keberanian untuk mengakui bahwa mengirim alat tanpa membangun ekosistemnya adalah pemborosan yang terstruktur: kelihatan bergerak, tapi tidak benar-benar berubah.
Ketahanan pangan Sumatera tidak akan terwujud dari drone yang diparkir di gudang kelompok tani karena tidak ada yang bisa menerbangkannya. Ini terwujud ketika petaninya paham, internetnya nyambung, dan kebijakannya bergerak bersama bukan satu per satu dan tidak di desa yang sama.
Biodata Penulis:
Nella Sriyama, S.E., M.Si, karyawan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).