Oleh Sofandi
Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman luar biasa, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun kondisi sosial politik. pemilihan sistem kenegaraan menjadi sangat krusial karena harus mampu mengakomodasi perbedaan sekaligus menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, apakah sistem presidensial atau parlementer, demokrasi atau autokrasi menjadi relevan untuk terus dikaji, terutama dalam menghadapi dinamika global dan tantangan internal bangsa.
Di Indonesia itu sendiri menganut sistem presidensial yang berpadu dengan prinsip demokrasi merupakan pilihan yang paling tepat, sebagaimana yang saat ini telah diterapkan. Sistem ini memberikan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif yang kuat dengan mekanisme kontrol dari lembaga legislatif dan yudikatif. Selain itu, demokrasi juga memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, yang sangat penting bagi negara yang majemuk seperti Indonesia.
Demokrasi pada dasarnya merupakan sistem yang diidealkan oleh banyak negara karena menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat. Namun perlu disadari bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna tanpa syarat. Keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas masyarakatnya. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang baik (well educated) dan akses informasi yang memadai (well informed).
Amerika Serikat yang selama ini sering dijadikan acuan negara demokrasi, juga tidak luput dari berbagai tantangan. Pada masa kepemimpinan Donald Trump, misalnya, terdapat sejumlah praktik yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan norma-norma demokrasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa bahkan negara dengan tradisi demokrasi yang kuat pun tetap berpotensi mengalami penyimpangan, sehingga demokrasi harus terus dijaga dan diperbaiki.
Untuk memastikan sistem demokrasi berjalan secara optimal di Indonesia, terdapat beberapa prasyarat penting. Pertama adalah penegakan hukum (law enforcement) yang kuat serta supremasi hukum (rule of law), hukum harus ditempatkan di atas segalanya dan berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Kedua adalah independensi lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga yudikatif dan institusi pengawas, agar dapat menjalankan fungsinya secara objektif tanpa intervensi politik. Ketiga adalah adanya mekanisme check and balance yang efektif, baik oleh parlemen, media, maupun masyarakat sipil (civil society), untuk mengawasi jalannya kekuasaan.
Dengan terpenuhinya ketiga prasyarat tersebut, sistem presidensial demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia dapat berjalan secara lebih optimal, stabil, serta mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.