Oleh Yuni Zulya Amelia Putri
Membahas soal kehidupan berbangsa dan bernegara sering kali terasa sekadar mengulang hafalan di kelas Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal, jika kita melihat realitas di lapangan, banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya. Sebagai mahasiswa, salah satu isu yang paling memukul belakangan ini adalah soal biaya pendidikan tinggi (UKT) yang dirasa makin mencekik, berbarengan dengan merosotnya etika para pejabat publik.
Secara konstitusi, negara punya tugas wajib untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa" sesuai amanat UUD 1945. Namun nyatanya, akses pendidikan sekarang perlahan makin mahal dan terkesan dikelola seperti lahan bisnis. Hal ini membuat kita mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab negara hadir. Pendidikan idealnya adalah hak dasar bagi semua kalangan, bukan privilese untuk golongan yang mampu saja. Selama masih banyak mahasiswa yang terancam putus kuliah karena masalah finansial, keadilan sosial di Indonesia rasanya baru sebatas angan-angan.
Yang membuat makin miris, di saat masyarakat dan mahasiswa harus memutar otak untuk bertahan di tengah ekonomi yang sulit, kita justru terus-terusan disuguhi tontonan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, sampai gaya hidup pamer harta para pejabat. Ketimpangan antara nasib rakyat biasa dan gaya hidup elit sangatlah mencolok. Ini menjadi bukti nyata bahwa banyak penyelenggara negara kita yang kehilangan empati dan gagal menjadi teladan.
Praktik bernegara kita belakangan juga terasa reaktif dan transaksional. Suara rakyat kecil atau mahasiswa sepertinya baru benar-benar digubris kalau isunya sudah terlanjur viral di media sosial. Sayangnya, pelibatan masyarakat sejak awal penyusunan kebijakan justru minim. Ini adalah tamparan bagi sistem demokrasi kita; partisipasi publik seharusnya menjadi fondasi utama penentu kebijakan, bukan sekadar syarat formalitas belaka.
Melihat kondisi ini, wajar jika muncul rasa skeptis di kalangan mahasiswa. Namun, hal ini justru harus menjadi pengingat. Kehidupan bernegara yang ideal tidak akan terwujud hanya dengan modal pidato atau jargon manis politisi, melainkan lewat kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat. Tugas kita sekarang tidak boleh sekadar diam dan apatis. Kita harus terus merawat nalar kritis dan idealisme, supaya saat giliran generasi kita yang memimpin kelak, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan melupakan rakyat sendiri.
Biodata Penulis:
Yuni Zulya Amelia Putri saat ini aktif sebagai mahasiwa, Program Studi S1 Keperawatan, di Universitas Muhammadiyah Surabaya.