Oleh Aditya Nabilah Putri
Di tengah gempuran kampanye "UMKM Naik Kelas", kita terlalu fokus pada kulit: kemasan menarik, jualan di TikTok, sampai modal KUR ratusan juta. Tapi kita lupa satu fondasi penting yang membuat banyak UMKM tumbang diam-diam: pencatatan keuangan.
Data Kementerian Koperasi dan UKM 2025 masih pahit. Sebanyak 76% dari 65 juta UMKM di Indonesia belum memiliki pembukuan yang layak dan terstandar. Akibatnya bukan lagi sekadar "tidak rapi", tapi fatal. Banyak usaha mati bukan karena produknya jelek, tapi karena pemiliknya tidak tahu uangnya lari ke mana.
Masalahnya bukan tidak mau, tapi tidak tahu caranya. Mereka tidak bisa memisahkan uang pribadi dan usaha. Hasil jualan hari ini langsung dipakai bayar SPP anak atau beli beras. Ketika supplier nagih, baru bingung. Ketika mau ajukan KUR ke bank, laporan keuangannya "gelap". Bank mana yang berani kasih pinjaman kalau arus kasnya tidak jelas?
Ironisnya, solusi yang ditawarkan ke UMKM sering melompat terlalu jauh. Program pemerintah dan swasta ramai-ramai mengajari "digital marketing", "foto produk aesthetic", atau "pakai aplikasi kasir digital". Semua itu penting, tapi percuma kalau fondasinya rapuh. Apa gunanya omzet Rp 50 juta sebulan dari TikTok kalau HPP-nya tidak dihitung, sehingga ternyata rugi Rp 5 juta setiap bulan?
Akuntansi untuk UMKM tidak harus serumit PSAK yang dipakai perusahaan Tbk. Kita tidak sedang bicara soal depresiasi atau liabilitas pajak tangguhan. Cukup 3 buku sederhana yang diajarkan sejak SD: buku kas masuk, buku kas keluar, dan buku stok. Tiga buku ini saja sudah bisa menjawab pertanyaan paling fundamental: "Usaha saya ini sehat atau sekarat?"
Selama ini akuntansi terlanjur dicap sebagai ilmu "menara gading". Isinya debit-kredit yang bikin pusing, urusannya hanya dengan kantor pajak dan auditor. Stigma ini harus dihapus. Akuntan adalah penerjemah. Tugasnya mengubah transaksi berantakan menjadi cerita yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan.
Karena itu, saya mengusulkan gerakan "Akuntan Masuk Desa" atau "Akuntan Masuk Pasar". Konsepnya mirip program Sarjana Mengajar atau Dokter Masuk Desa. Libatkan 1,2 juta mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia sebagai "dokter keuangan" untuk UMKM.
Skemanya sederhana: 1 mahasiswa mendampingi 3-5 UMKM di sekitar kampusnya selama 3-4 bulan. Targetnya bukan membuat laporan keuangan audited, tapi memastikan UMKM tersebut disiplin melakukan 3 hal:
- Mencatat semua penjualan, sekecil apapun.
- Mencatat semua pengeluaran, termasuk "gaji" untuk dirinya sendiri.
- Melakukan stok opname seminggu sekali.
Program ini bisa jadi bagian dari MBKM atau skripsi terapan. Mahasiswa dapat pengalaman riil, UMKM selamat dari kematian dini. Kampus, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Kemenkop UKM bisa berkolaborasi. Anggarannya jauh lebih murah dibanding subsidi pelatihan yang hasilnya tidak terukur.
Dari Tukang Hitung Menjadi Penjaga Nyawa UMKM
Kita harus berhenti menganggap akuntansi sebagai urusan "perusahaan besar". Bagi UMKM, setiap rupiah yang tercatat adalah nyawa. Rp10.000 yang tidak dicatat hari ini bisa menjadi lubang kebocoran Rp300.000 dalam sebulan.
"Naik kelas" bukan hanya soal omzet miliaran. Naik kelas berarti naik level dalam pengelolaan. Dari usaha yang dijalankan dengan "feeling", menjadi usaha yang dijalankan dengan data. Dari pemilik yang setiap malam cemas karena tidak tahu kondisi kas, menjadi pemilik yang tidur tenang karena tahu besok harus bayar apa saja.
Jika kita serius ingin ekonomi Indonesia ditopang UMKM yang kuat, mari mulai dari hal paling dasar. Bukan hanya memberi kail dan modal, tapi juga mengajari cara menghitung berapa banyak ikan yang sudah didapat, dan berapa yang harus disisakan untuk beli kail baru besok. Karena UMKM yang kuat bukan yang paling viral, tapi yang paling tahu angka-angkanya sendiri.
Biodata Penulis:
Aditya Nabilah Putri saat ini aktif sebagai mahasiswa di Universitas Pamulang.