Oleh Yohana Santiani Satri
Manggarai Timur sering disebut sebagai daerah yang kaya akan budaya, alam, dan semangat masyarakatnya. Perbukitan hijau, lahan pertanian yang luas, serta budaya gotong royong menjadi identitas yang melekat pada masyarakat Manggarai Timur. Namun di balik keindahan itu, tersimpan kenyataan pahit yang jarang mendapat perhatian serius: masih banyak masyarakat di pelosok Manggarai Timur yang hidup dalam keterbelakangan, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan yang sangat mendasar: apakah kemerdekaan benar-benar sudah sampai ke pelosok Manggarai Timur?
Selama puluhan tahun Indonesia merdeka, pemerintah terus berbicara tentang pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan bangsa. Jalan tol dibangun, gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, teknologi berkembang pesat, dan kota-kota besar semakin modern. Namun di sisi lain, masyarakat di pelosok Manggarai Timur masih harus berjuang untuk mendapatkan jalan yang layak, sekolah yang memadai, listrik yang stabil, dan pelayanan kesehatan yang manusiawi. Ini bukan sekadar ketimpangan pembangunan, melainkan bukti nyata bahwa negara belum benar-benar hadir secara adil bagi seluruh rakyatnya.
Kemerdekaan seharusnya berarti kebebasan dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Akan tetapi, kenyataan di Manggarai Timur justru menunjukkan bahwa masyarakat masih terjebak dalam persoalan dasar yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025 mencapai sekitar 23,51 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia yang berada di kisaran 8-9%. Artinya, hampir seperempat masyarakat Manggarai Timur masih hidup dalam kondisi miskin. Fakta ini sangat memalukan bagi negara yang selama ini terus membanggakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Ironisnya, pemerintah sering datang ke masyarakat hanya saat mendekati pemilu. Janji pembangunan disampaikan dengan penuh semangat, tetapi setelah kekuasaan diperoleh, masyarakat kembali ditinggalkan. Jalan-jalan rusak tetap dibiarkan bertahun-tahun, sekolah-sekolah masih kekurangan fasilitas, dan pelayanan kesehatan masih sangat terbatas. Kritik keras harus diarahkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang terlalu sibuk membangun citra dibandingkan dengan membangun kehidupan rakyat kecil di pelosok.
Masalah infrastruktur menjadi contoh nyata kegagalan pemerataan pembangunan. Di beberapa wilayah pelosok Manggarai Timur, masyarakat masih harus melewati jalan tanah, batu, dan lumpur untuk mencapai desa lain atau pusat kecamatan. Pada musim hujan, akses transportasi sering lumpuh total. Mobil sulit masuk, motor sering terjatuh, bahkan masyarakat terpaksa berjalan kaki berjam-jam untuk membawa hasil pertanian atau mencari bantuan kesehatan. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan di Manggarai Timur masih berjalan sangat lambat dan terkesan setengah hati.
Padahal, infrastruktur adalah fondasi utama pembangunan ekonomi. Tanpa jalan yang baik, hasil pertanian masyarakat sulit dipasarkan. Akibatnya, harga jual hasil panen menjadi rendah dan petani terus hidup dalam kemiskinan. Pemerintah sering berbicara tentang kesejahteraan petani, tetapi kenyataannya banyak petani di Manggarai Timur masih hidup dengan penghasilan yang sangat minim. Mereka bekerja keras dari pagi hingga malam, tetapi hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.
Lebih menyakitkan lagi, sektor pendidikan di Manggarai Timur masih menunjukkan wajah ketidakadilan sosial yang nyata. Banyak sekolah di pelosok mengalami kekurangan guru, ruang kelas rusak, fasilitas belajar minim, dan akses internet yang sangat terbatas. Anak-anak harus berjalan jauh melewati bukit dan jalan berlumpur hanya untuk pergi ke sekolah. Di saat anak-anak kota sudah belajar menggunakan laptop dan teknologi digital, banyak anak di Manggarai Timur bahkan masih kesulitan mendapatkan buku pelajaran yang layak.
Keadaan ini memperlihatkan bahwa negara gagal memberikan hak pendidikan yang setara kepada seluruh rakyatnya. Pemerintah selalu berbicara tentang “Indonesia Emas” dan generasi masa depan, tetapi bagaimana mungkin mimpi itu tercapai jika anak-anak di pelosok masih dipaksa belajar dalam kondisi serba kekurangan? Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan dari kemiskinan, tetapi yang terjadi justru ketimpangan pendidikan terus dipelihara oleh sistem pembangunan yang tidak adil.
Persoalan kesehatan juga tidak kalah memprihatinkan. Banyak desa di Manggarai Timur masih kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang layak. Warga harus menempuh perjalanan jauh menuju puskesmas atau rumah sakit. Dalam kondisi darurat, keterlambatan penanganan medis sering kali membahayakan nyawa masyarakat. Ibu hamil, bayi, dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan merasakan dampaknya.
Kondisi ini sangat ironis ketika pemerintah pusat begitu bangga dengan pembangunan rumah sakit modern di kota besar. Apa gunanya gedung kesehatan megah jika masyarakat di pelosok masih kesulitan mendapatkan layanan dasar? Negara seolah hanya fokus pada pembangunan yang terlihat mewah di depan kamera, sementara penderitaan masyarakat kecil di desa-desa terpencil sering diabaikan.
Selain itu, persoalan listrik dan jaringan internet juga menunjukkan ketimpangan yang sangat nyata. Di era digital saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan penting dalam pendidikan, ekonomi, dan komunikasi. Namun, masih banyak wilayah di Manggarai Timur yang mengalami jaringan lemah, bahkan tidak memiliki akses internet sama sekali. Listrik pun di beberapa daerah belum stabil. Ketika masyarakat kota menikmati teknologi modern dan akses informasi tanpa batas, masyarakat pelosok masih hidup dalam keterisolasian.
Keadaan ini membuktikan bahwa pembangunan di Indonesia masih sangat berpusat pada kota-kota besar. Pemerintah sering berbicara tentang pemerataan, tetapi kenyataannya ketimpangan justru semakin terasa. Manggarai Timur hanyalah salah satu contoh kecil dari banyak daerah di Indonesia yang masih tertinggal akibat kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat desa.
Kritik keras juga harus diarahkan kepada para elit politik yang sering menjadikan rakyat kecil sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Saat kampanye, mereka datang membawa janji manis tentang kesejahteraan, pembangunan, dan perubahan. Namun, setelah duduk di kursi kekuasaan, mereka lebih sibuk mengurus kepentingan politik dan pencitraan dibandingkan dengan mendengarkan jeritan rakyat di pelosok. Rakyat terus diminta bersabar, sementara pejabat hidup nyaman dengan fasilitas mewah yang dibiayai oleh uang negara.
Lebih parah lagi, korupsi masih menjadi penyakit besar yang menghambat pembangunan daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan sering kali bocor akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Akibatnya, masyarakat kecil menjadi korban. Kemiskinan terus diwariskan dari generasi ke generasi, sementara para pelaku korupsi hidup dalam kemewahan tanpa rasa malu.
Meskipun demikian, masyarakat Manggarai Timur tetap menunjukkan semangat hidup yang luar biasa. Mereka tetap bekerja keras sebagai petani, menjaga budaya, dan mempertahankan nilai gotong royong di tengah keterbatasan. Semangat masyarakat inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan utama daerah ini. Namun, masyarakat tidak boleh terus dipaksa bertahan dalam penderitaan tanpa adanya perubahan nyata dari pemerintah.
Sudah saatnya pemerintah berhenti menjadikan pembangunan hanya sebagai slogan politik. Negara harus benar-benar hadir hingga ke pelosok Manggarai Timur melalui tindakan nyata, bukan sekadar pidato dan janji. Pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, listrik, dan jaringan internet harus menjadi prioritas utama. Pemerintah juga harus memastikan bahwa anggaran pembangunan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu.
Kemerdekaan sejati bukan tentang upacara besar setiap tanggal 17 Agustus, bukan tentang baliho ucapan kemerdekaan, dan bukan tentang pidato penuh kata-kata indah. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat kecil di pelosok dapat hidup layak, memperoleh pendidikan yang baik, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan merasakan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Selama masih ada masyarakat di Manggarai Timur yang hidup dalam kemiskinan, kesulitan mengakses pendidikan, dan terisolasi akibat buruknya pembangunan, sesungguhnya Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Bangsa ini tidak boleh terus menutup mata terhadap penderitaan rakyat di pelosok. Sebab sebuah negara tidak bisa disebut maju jika sebagian rakyatnya masih hidup dalam keterbelakangan.
Manggarai Timur tidak membutuhkan janji kosong. Masyarakat membutuhkan bukti nyata. Mereka membutuhkan negara yang benar-benar hadir, mendengar, dan bekerja untuk rakyat. Jika pemerintah terus gagal menghadirkan keadilan pembangunan bagi daerah terpencil, maka slogan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hanyalah kata-kata indah yang kehilangan makna.
Yohana Santiani Satri | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.