Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah guna meningkatkan gizi masyarakat, terutama para pelajar. Namun keterlibatan perguruan tinggi dalam program ini menuai pro dan kontra. Oleh sebab itu, universitas tidak sesuai jika dijadikan mitra dalam program MBG.
“Tema kita adalah kampus berkontribusi untuk kesuksesan BGN atau program MBG, jadi intinya adalah bagaimana kita dari perguruan tinggi bisa melakukan peran untuk mendukung program prioritas Bapak Presiden, salah satunya adalah program MBG” ucap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.
Dari pernyataan yang dilontarkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, kampus memang berpotensi besar untuk mendukung program MBG, tetapi kontribusinya harus bersifat akademik bukan operasional. Peran perguruan tinggi ini dapat berupa penelitian terkait gizi edukasi kepada masyarakat dan evaluasi efektivitas program MBG. Hal tersebut sejalan dengan fungsi utamanya sebagai pusat ilmu pengetahuan.
Jika pihak kampus tetap diarahkan pada kegiatan operasional program MBG, mengakibatkan terjadinya pergeseran peran utama mereka. Universitas bukanlah lembaga distribusi dan penyedia makanan, sehingga terlibatnya kampus dalam operasional program MBG menimbulkan tumpang tindih tugas dengan pihak yang lebih kompeten di bidang tersebut.
“Tugas kampus itu mencetak sarjana, bukan mencetak koki.” Tanggapan rektor UI dari kasus ini.
Keterlibatan kampus harus menjaga independensi akademiknya. Jika perguruan tinggi terlalu dekat dengan program pemerintah, hal tersebut dapat menimbulkan berkurangnya kemampuan mereka untuk mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan publik secara objektif. Padahal peran kritis sangat penting untuk memastikan program berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Keterlibatan universitas terhadap program ini dinilai berpotensi meredam kritik-kritik yang disuarakan oleh mahasiswa terkait program MBG ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi universitas sebagai mitra justru dapat mengganggu fungsi utamanya sebagai lembaga independen yang seharusnya memiliki kebebasan dalam mengkaji dan mengkritisi kebijakan publik.
Dengan demikian, meskipun kampus dapat berkontribusi dalam program MBG, program tersebut harusnya dibatasi pada ranah akademik dan intelektual. Universitas tidak seharusnya menjadi mitra operasional, tetapi universitas tetap menjadi pihak independen yang mendukung melalui penelitian edukasi dan evaluasi kebijakan.
Penulis:
- Terisya Putri Ramadhani | Mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Sebelas Maret.
- Adinda Putri Cahyani | Mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Sebelas Maret.