Oleh Ayuhdia Cahya Windari
"Indonesia maju dimulai dari perut yang kenyang." Gagasan ini berulang kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika menjelaskan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pidatonya pada 3 Juni 2026, Prabowo menempatkan program tersebut bukan sekadar sebagai bantuan pangan, melainkan sebagai fondasi untuk melahirkan generasi sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, banyak negara maju terlebih dahulu membangun kualitas sumber daya manusianya melalui pemenuhan gizi sejak usia dini. Dari sanalah lahir premis bahwa Indonesia dapat mengejar status sebagai negara maju jika mampu memastikan setiap anak memperoleh makanan bergizi.
Sekilas, alur berpikir tersebut terdengar masuk akal. Anak yang memperoleh asupan gizi yang cukup memang memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, terhindar dari stunting, dan berkembang secara optimal. Dalam konteks pembangunan manusia, hubungan tersebut juga telah banyak dibuktikan melalui berbagai penelitian. Salah satunya penelitian Permatasari dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa intervensi gizi dan edukasi kesehatan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) mampu meningkatkan pengetahuan ibu hamil sekaligus menurunkan risiko stunting. Temuan tersebut memperkuat bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun, apakah hubungan itu otomatis dapat diperluas menjadi kesimpulan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan membawa Indonesia menjadi negara maju? Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Sebab, penelitian tersebut berhenti pada hubungan antara gizi, pencegahan stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, status sebuah negara sebagai negara maju tidak hanya ditentukan oleh kesehatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi kualitas pendidikan, produktivitas ekonomi, inovasi teknologi, tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, hingga stabilitas politik. Dengan kata lain, terdapat lompatan makna ketika gagasan tentang "gizi yang baik" berkembang menjadi "Indonesia maju".
Lompatan makna inilah yang dapat dibaca melalui pendekatan semantik. Dalam bukunya Fallacies Arising from Ambiguity, Douglas Walton menjelaskan bahwa ambiguitas tidak selalu berarti kebohongan. Ambiguitas menjadi sebuah fallacy ketika sebuah istilah mengalami pergeseran makna di dalam suatu argumen tanpa disadari oleh pendengar. Walton menyebut bentuk kekeliruan tersebut sebagai equivocation, yakni penggunaan istilah yang tampak konsisten, tetapi sesungguhnya mengalami perluasan atau perubahan makna sehingga menghasilkan hubungan logis yang terlihat lebih kuat daripada yang sebenarnya.
Jika dicermati, argumentasi Presiden Prabowo bergerak dari Makan Bergizi Gratis, peningkatan gizi, pencegahan stunting, sumber daya manusia unggul, Indonesia maju. Hubungan antara gizi, pencegahan stunting, dan peningkatan kualitas manusia memiliki dasar ilmiah yang kuat. Akan tetapi, istilah "Indonesia maju" pada bagian akhir pidato memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas dibandingkan pengertian awal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Dalam konteks inilah terjadi perluasan makna yang patut dikaji secara kritis.
Persoalan utamanya bukan apakah Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang baik atau buruk. Program tersebut memiliki tujuan yang jelas dan didukung berbagai penelitian mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak dini. Yang menjadi perhatian adalah cara bahasa digunakan untuk membangun hubungan sebab-akibat. Ketika istilah "Indonesia maju" diposisikan sebagai konsekuensi yang seolah-olah mengikuti secara langsung dari satu program, publik dapat menerima kesimpulan tersebut sebagai sesuatu yang logis, padahal proses menuju negara maju melibatkan banyak variabel yang tidak dijelaskan dalam argumen.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah pidato politik tidak hanya ditentukan oleh kebenaran setiap premis yang disampaikan, tetapi juga oleh konsistensi makna yang menghubungkan premis-premis tersebut. Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Namun, agar argumentasi tetap kuat secara logis dan semantis, istilah "Indonesia maju" memerlukan batasan makna yang lebih jelas sehingga tidak dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari satu kebijakan publik.
Penulis:
Ayuhdia Cahya Windari | Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.