Ketika Ketua RT Bersikap Pilih Kasih dalam Penanganan Masalah Warga

Jangan biarkan ketidakadilan merusak kerukunan warga. Simak cara menyelesaikan konflik dengan Ketua RT melalui musyawarah dan jalur pengaduan.

Ketua RT (Rukun Tetangga) adalah pemimpin dari suatu organisasi kemasyarakatan tingkat paling bawah di Indonesia yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga (KK) dalam satu lingkungan, dipilih secara demokratis oleh warga setempat, dan berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah desa atau kelurahan. Struktur kepengurusan Rukun Tetangga terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, Sekretaris, dan Bendahara, serta dilengkapi dengan beberapa seksi bidang, seperti keamanan, kebersihan, atau sosial sesuai kebutuhan warga.

Penanganan Masalah Warga

Tetangga diartikan sebagai orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan, baik di sebelah kanan, kiri, depan, maupun belakang, dan merupakan perpaduan unik antara keindahan kebersamaan sekaligus tantangan sosial. Sebagai makhluk sosial, tetangga sering kali menjadi orang pertama yang menolong saat terjadi keadaan darurat, seperti sakit, musibah, atau kemalingan. Tetanggalah yang paling cepat datang membantu sebelum keluarga besar kita tiba.

Tradisi saling berbagi makanan, menitipkan kunci rumah saat mudik, dan sekadar menyapa di pagi hari memberikan rasa aman dan hangat secara psikologis. Kondisi lingkungan bertetangga yang harmonis menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak untuk bermain dan tumbuh bersama.

Kehidupan bertetangga memang sangat rentan menjadi sumber konflik jika Ketua Rukun Tetangga tidak adil dalam menangani permasalahan warga. Penyebab umum konflik bertetangga berkaitan dengan permasalahan sehari-hari yang muncul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang tidak sinkron, seperti parkir kendaraan sembarangan di depan rumah tetangga, renovasi atau pembangunan rumah yang membuat rumah tetangga mengalami kerusakan, suara musik terlalu keras, serta penutupan akses jalan umum sehingga berdampak pada hilangnya toleransi di lingkungan tempat tinggal warga.

Kehadiran Ketua Rukun Tetangga (RT) sering dianalogikan sebagai bapaknya warga, bukan hanya sekadar sebagai pejabat administratif pembuat surat pengantar, melainkan sebagai sosok pemimpin informal yang dituakan, dihormati, dan menjadi tempat berlabuh berbagai persoalan warga, sebagaimana layaknya seorang ayah dalam keluarga besar. Menghadapi konflik antartetangga membutuhkan kepala dingin dan kesepakatan bersama yang bisa diterima kedua belah pihak melalui mediasi yang ditengahi oleh Ketua Rukun Tetangga agar masalah yang sama tidak terulang di masa depan.

Akan tetapi, realitas kehidupan bermasyarakat sering kali menunjukkan adanya ketidakadilan ketika permasalahan antartetangga yang sedang berkonflik melibatkan salah satu pihak yang berstatus sebagai anggota pengurus Rukun Tetangga dan/atau masih memiliki hubungan saudara dengan Ketua Rukun Tetangga. Dampak buruknya, keputusan yang diambil oleh Ketua Rukun Tetangga bersifat sepihak tanpa melakukan musyawarah mufakat dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Hal ini berakibat pada ketidakharmonisan di lingkungan tempat tinggal dan membuat warga enggan berpartisipasi dalam kegiatan Rukun Tetangga, seperti gotong royong, kerja bakti, atau sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Jika mendapati kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga yang bersikap pilih kasih atau tidak adil, warga bersama tokoh masyarakat dapat mengambil tindakan terstruktur dengan cara mengadakan forum musyawarah melalui pendekatan kekeluargaan. Warga berkumpul untuk menyampaikan dan mengumpulkan aspirasi agar permasalahan tidak terkesan sebagai sentimen pribadi sekaligus menyamakan persepsi.

Jika musyawarah di tingkat Rukun Tetangga ternyata tidak membuahkan hasil, warga bisa melapor kepada Ketua Rukun Warga (RW) dengan membuat surat pengaduan tertulis yang ditandatangani oleh mayoritas warga atau perwakilannya. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Rukun Warga yang nantinya akan memanggil Ketua Rukun Tetangga untuk dimintai klarifikasi dan memediasi masalah tersebut.

Secara umum, regulasi daerah mengatur bahwa Ketua Rukun Tetangga dapat diberhentikan sebelum waktunya jika melanggar peraturan perundang-undangan atau tata tertib warga secara berturut-turut, melakukan tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik warga atau lingkungan, serta tidak lagi mendapat kepercayaan dari mayoritas warga.

Jika Ketua Rukun Warga dan pengurus Rukun Warga tidak merespons atau tidak mampu menyelesaikan masalah terkait kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga yang bermasalah, warga dapat langsung mendatangi Kantor Kelurahan atau Balai Desa untuk mengadukan permasalahan tersebut kepada Lurah atau Kepala Desa sebagai pembina lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di tingkat bawah. Lurah memiliki kewenangan hukum untuk membekukan kepengurusan Rukun Tetangga dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan menunjuk Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Rukun Tetangga sampai diadakan pemilihan ulang.

Dalam pandangan Islam, jabatan Ketua Rukun Tetangga merupakan pemimpin skala mikro (al-imamah shugra atau pengurus wilayah). Mengkhianati amanah dengan mempermainkan hak warga, menggelapkan dana iuran, atau bersikap tidak adil termasuk dalam kategori perbuatan curang (khianat).

Rasulullah SAW bersabda mengenai pemimpin yang menipu atau tidak amanah terhadap rakyatnya bahwa mereka diancam dengan kerugian dan tidak akan mencium bau surga jika berbuat zalim kepada orang yang dipimpinnya. Dalam Islam, menyakiti atau merugikan tetangga dan masyarakat merupakan dosa yang berat, bahkan melanggar hak-hak sesama manusia (haqqul adami) yang tidak akan diampuni Allah SWT sebelum pihak yang dizalimi memberikan maaf.

Pentingnya pembagian fungsi check and balances (pengawasan dan koreksi) antara warga dan Ketua Rukun Tetangga berfungsi untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang transparan, adil, dan harmonis. Hubungan tersebut tidak bersifat satu arah (top-down), melainkan merupakan hubungan timbal balik yang saling mengawasi dan mendukung.

Bambang Suharto

Penulis:

Bambang Suharto, S.H. merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo bergelar Sarjana Hukum (S.H.) Ia suka membaca dan menulis waktu kuliah, setelah menyelesaikan pendidikan sarjana ia berkarir sebagai Human Resourse Departemen (HRD) di perusahaan, sekarang berprofesi sebagai wiraswasta pemilik minimarket sembako yang menjual aneka kebutuhan pokok keperluan rumah tangga. Selain itu juga hobi membaca media online dan media cetak serta menulis artikel, puisi, cerpen, esai, quote dan juga aktif mengikuti seminar online maupun offline untuk menambah wawasan dan relasi.

Penulis bisa disapa di Instagram @mas_bambang.s

Posting Komentar

© Sepenuhnya. All rights reserved.