Banjir kembali melanda kawasan Lubuk Minturun, Kota Padang, pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Hujan deras menyebabkan air meluap dan merendam rumah warga, termasuk di kawasan Lumin Park. Sejumlah warga bahkan harus dievakuasi untuk menyelamatkan diri.
 |
| Diilustrasikan dengan ChatGPT |
Bagi warga, banjir bukan sekadar air yang masuk ke rumah. Ada barang yang rusak, rumah yang harus dibersihkan, dan kekhawatiran bahwa kejadian serupa akan terulang. Dalam pemberitaan Metro TV pada 11 Oktober 2026, seorang warga mengaku terjebak selama sekitar dua jam sebelum diselamatkan. Warga tersebut juga menyebut bahwa sirene peringatan banjir tidak berbunyi.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak cukup berhenti pada evakuasi dan bantuan setelah air surut. Pemerintah juga perlu mengevaluasi sistem peringatan dini, kondisi sungai dan drainase, serta pengelolaan kawasan di sekitar aliran sungai. Hujan deras memang menjadi pemicu banjir, tetapi tingkat kerugian dan keselamatan warga juga berkaitan dengan kesiapan sistem penanggulangan bencana.
Ketika Kepentingan Saling Berhadapan
Permukiman yang berada dekat sungai menghadirkan persoalan yang tidak sederhana. Sungai membutuhkan ruang untuk menampung aliran air, sementara warga membutuhkan tempat tinggal yang aman. Ketika banjir terus berulang, kedua kebutuhan ini tidak seharusnya dipertentangkan begitu saja. Keduanya perlu dipertimbangkan dalam kebijakan yang mengutamakan keselamatan masyarakat.
Warga juga tidak bisa langsung disalahkan karena tinggal di dekat sungai. Perlu diketahui bagaimana kawasan tersebut berkembang, bagaimana aturan tata ruang diterapkan, dan sejauh mana risiko banjir telah diperhitungkan. Tanpa pemeriksaan yang memadai, menyalahkan warga justru dapat mengalihkan perhatian dari persoalan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan kebijakan yang perlu dievaluasi.
Di sinilah konflik kepentingan muncul. Pemerintah berkewajiban mengurangi risiko bencana, sedangkan masyarakat ingin mempertahankan tempat tinggal dan kehidupan ekonominya. Jika suatu kawasan dinilai berisiko tinggi, misalnya, penataan ulang mungkin diperlukan. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada kajian yang jelas dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga.
Kebijakan penanganan banjir karena itu tidak cukup hanya berorientasi pada pengurangan risiko secara teknis. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat. Keselamatan harus menjadi prioritas, tetapi pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan hak warga dan keterbukaan proses pengambilan keputusan.
Jangan Menunggu Banjir Datang Lagi
Evakuasi dan bantuan darurat merupakan bagian penting dalam penanganan bencana. Namun, jika kebijakan hanya berfokus pada keadaan setelah banjir, masyarakat akan terus menghadapi risiko serupa tanpa kepastian bahwa perlindungan mereka semakin baik.
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah sistem peringatan dini. Keterangan warga mengenai sirene yang tidak berbunyi perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis. Pemerintah perlu memastikan apakah perangkat mengalami kerusakan, pemeliharaannya tidak berjalan, atau terdapat kendala lain yang menghambat penyampaian peringatan. Penyebabnya tidak boleh diasumsikan sebelum pemeriksaan dilakukan.
Keberadaan alat peringatan dini saja tidak menjamin keselamatan. Sistem tersebut harus berfungsi, diuji secara berkala, dan disertai prosedur evakuasi yang dipahami masyarakat. Warga juga perlu mengetahui jalur penyelamatan dan langkah yang harus dilakukan ketika peringatan banjir dikeluarkan.
Selain itu, kondisi sungai, tanggul, dan drainase perlu diperiksa untuk mengetahui faktor yang memperbesar dampak banjir. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kesesuaian pembangunan di sekitar aliran sungai dengan ketentuan tata ruang dan tingkat risiko bencana. Langkah ini penting agar kebijakan tidak hanya berfokus pada penanganan akibat, tetapi juga mengurangi faktor yang dapat memperburuk dampak kejadian berikutnya.
Evaluasi tersebut harus menghasilkan tindakan yang terukur. Perbaikan sistem peringatan dini, pemeliharaan infrastruktur, penyampaian informasi risiko, dan peninjauan kawasan rawan banjir perlu disertai pembagian tanggung jawab serta jadwal pelaksanaan yang jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bukan hanya apa yang akan diperbaiki, tetapi juga bagaimana perkembangan penanganannya dapat dipantau.
Mencari Kesepakatan, Bukan Sekadar Keputusan
Penanganan banjir juga membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Warga memiliki pengalaman langsung mengenai kondisi lingkungan tempat tinggalnya, termasuk titik genangan, perubahan aliran air, dan kendala ketika evakuasi dilakukan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Pelibatan masyarakat tidak seharusnya dilakukan sekadar untuk memenuhi prosedur. Pemerintah perlu membuka ruang dialog agar warga dapat menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan keberatan mereka terhadap rencana kebijakan. Hasil pemeriksaan teknis juga perlu disampaikan secara terbuka sehingga keputusan dapat dibahas berdasarkan informasi yang sama.
Melalui proses tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat membahas pilihan penanganan, mulai dari perbaikan infrastruktur dan sistem peringatan dini hingga penataan kawasan yang terbukti berisiko tinggi. Jika relokasi menjadi pilihan yang diperlukan, keputusan itu harus disertai penjelasan mengenai dasar kajiannya, alternatif yang telah dipertimbangkan, serta perlindungan terhadap hak dan kondisi ekonomi warga.
Inilah pentingnya konsensus dalam kebijakan publik. Konsensus bukan berarti seluruh pihak harus selalu memiliki pandangan yang sama. Konsensus merupakan upaya membangun kesepakatan melalui dialog, pertukaran informasi, dan pertimbangan terhadap kepentingan yang berbeda. Perbedaan pendapat mungkin tetap ada, tetapi proses yang terbuka dapat membantu menghasilkan keputusan yang lebih dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, konsensus tidak berarti pemerintah boleh menunda tindakan yang mendesak demi menunggu semua pihak sepakat. Ketika keselamatan warga terancam, pemerintah tetap harus mengambil langkah perlindungan yang diperlukan. Pelibatan masyarakat berfungsi memastikan bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar yang jelas, mempertimbangkan kondisi warga, dan dapat dievaluasi pelaksanaannya.
Banjir di Lubuk Minturun seharusnya menjadi pengingat bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari seberapa cepat air surut atau jalan kembali dapat digunakan. Keberhasilan juga harus dilihat dari berfungsinya sistem peringatan dini, berkurangnya risiko terhadap permukiman, dan meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi keadaan darurat.
Sungai dan permukiman tidak harus dipandang sebagai dua kepentingan yang selalu bertentangan. Tantangannya adalah menemukan cara agar keselamatan warga, pengelolaan lingkungan, dan penataan ruang dapat berjalan bersama. Untuk itu, pemerintah tidak cukup hadir ketika banjir datang. Kesepakatan untuk mencegah bencana perlu dibangun sebelum warga kembali harus menyelamatkan diri.
Penulis:
Mutia Anggraini | Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas.