Oleh Silviana Indri Pratiwi
Kegiatan industri sering dipandang sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi karena menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang, dan mendorong aktivitas perdagangan. Namun, manfaat tersebut tidak boleh membuat dampak lingkungan diabaikan. Kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi juga dapat menimbulkan biaya yang harus ditanggung di luar perusahaan. Persoalan utama dalam kasus ini bukan hanya bagaimana pencemaran ditangani, tetapi juga siapa yang harus membayar pencegahan, penanganan, dan pemulihan lingkungan. Biaya tersebut seharusnya tidak dialihkan kepada masyarakat yang tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan penyebab pencemaran.
 |
| Diilustrasikan dengan ChatGPT |
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 30 September 2025 menetapkan Kawasan Industri Modern Cikande sebagai kejadian khusus cemaran radiasi Cs-137. Menurut informasi pemerintah, kasus ini berkaitan dengan ditemukannya sejumlah titik penimbunan material slag hasil peleburan yang mengandung zat radioaktif. Status kejadian khusus juga menunjukkan bahwa pencemaran bukan sekadar persoalan internal satu perusahaan. Ketika risiko menyangkut kawasan industri dan keselamatan publik, tindakan pemerintah diperlukan untuk membatasi paparan, mengamankan material, serta melindungi warga dan lingkungan.
Kasus Cikande ini berkaitan dengan eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif terjadi ketika kegiatan produksi menimbulkan dampak atau biaya bagi pihak lain yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga barang maupun biaya perusahaan. Perusahaan mungkin memperoleh pendapatan dari kegiatan usahanya, tetapi pencemaran dapat memunculkan kebutuhan pengawasan, pemeriksaan, dekontaminasi, dan pemulihan. Apabila biaya penanganan pencemaran dialihkan kepada pemerintah atau masyarakat, biaya yang ditanggung perusahaan menjadi lebih rendah daripada keseluruhan biaya sosial yang ditimbulkan. Akibatnya, keuntungan privat tidak selalu menggambarkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Industri baru dapat dinilai efisien jika biaya lingkungan yang ditimbulkan turut diperhitungkan.
Penegasan KLH mengenai kewajiban perusahaan yang bertanggung jawab atas kontaminasi untuk menanggung biaya dekontaminasi memperkuat penerapan prinsip pencemar membayar. Pada 17 Oktober 2025, KLH menyatakan bahwa perusahaan di kawasan industri yang terdampak kontaminasi Cs-137 wajib menanggung biaya dekontaminasi sesuai prinsip polluters pay principle. Prinsip ini penting karena pihak yang menyebabkan pencemaran tidak semestinya menikmati keuntungan, sementara masyarakat membayar dampaknya melalui anggaran publik atau penurunan kualitas lingkungan. Tanggung jawab biaya perlu diterapkan secara adil berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum. Sehingga penegakan prinsip tersebut bukan bentuk hukuman tanpa dasar, melainkan upaya memastikan beban pemulihan ditempatkan pada pihak yang bertanggung jawab.
Prinsip pencemar membayar juga memiliki dasar dalam pembahasan hukum lingkungan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penegakan hukum dalam pemulihan lingkungan menjelaskan bahwa prinsip tersebut menjadi salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tulisan BPK Perwakilan Aceh menjelaskan bahwa pemulihan lingkungan perlu menerapkan prinsip pencemar membayar, yaitu pihak yang menyebabkan pencemaran menanggung biaya pemulihan sesuai tanggung jawabnya. Gagasan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam praktik pengawasan industri. Kepatuhan tidak cukup dibuktikan melalui dokumen administratif. Perusahaan yang menangani material berisiko harus mampu menunjukkan sistem pengelolaan, penyimpanan, pengangkutan, dan pencatatan yang dapat diperiksa. Pencegahan harus menjadi bagian dari biaya operasional sejak awal, bukan pengeluaran tambahan setelah masalah muncul.
Penanganan Cs-137 juga tidak dapat disamakan dengan membersihkan limbah biasa. BAPETEN pada 14 Oktober 2025 melaporkan supervisi dekontaminasi di Cikande. Kegiatan tersebut meliputi koordinasi teknis, pengukuran laju dosis, pemasangan perimeter, pendataan lokasi, persiapan relokasi warga, serta pengangkatan dan pemindahan sumber kontaminan di sejumlah titik. Proses ini melibatkan beberapa instansi, termasuk KLH/BPLH, BRIN, dan unsur terkait lainnya. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa penanganan pencemaran radioaktif memerlukan keahlian, prosedur keselamatan, pemantauan, dan koordinasi. Semua kebutuhan itu berkonsekuensi pada biaya dan waktu. Karena itu, tindakan pencegahan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan jauh lebih baik daripada membiarkan risiko berkembang hingga memerlukan penanganan besar.
Meski perusahaan perlu menanggung biaya yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah tetap memiliki peran penting. Pemerintah harus memastikan proses investigasi dilakukan secara transparan, hasil pemantauan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dan warga mendapat informasi mengenai area yang masih berisiko. Informasi yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian dan mencegah munculnya kabar yang tidak berdasar. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penetapan tanggung jawab dilakukan berdasarkan bukti, bukan dugaan. Di sisi lain, warga yang terdampak perlu memperoleh akses terhadap informasi keselamatan dan mekanisme pengaduan. Pemulihan lingkungan tidak akan dianggap adil apabila masyarakat hanya diminta menunggu tanpa mengetahui perkembangan dan dasar keputusan yang diambil.
Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi tata kelola industri secara lebih luas. Pengawasan tidak boleh hanya menguat setelah pencemaran diketahui. Pemerintah perlu memperkuat inspeksi berkala, memastikan pelacakan material berisiko, serta menerapkan sanksi sesuai pelanggaran yang terbukti. Perusahaan harus menilai risiko lingkungan sebagai bagian dari keputusan produksi dan menyediakan anggaran untuk pengelolaan limbah yang aman. Jika diperlukan, instrumen seperti jaminan pemulihan lingkungan dapat dipertimbangkan sesuai peraturan. Langkah-langkah tersebut bukan sekadar menambah beban usaha. Justru, pencegahan dapat mengurangi risiko biaya pemulihan yang lebih besar, gangguan kegiatan ekonomi, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Kepastian aturan juga membantu perusahaan yang patuh agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban lingkungan.
Selain pemulihan fisik, penilaian dampak juga perlu memperhatikan biaya sosial yang tidak selalu terlihat secara langsung. Kekhawatiran warga, kemungkinan terganggunya aktivitas sehari-hari, serta kebutuhan memperoleh informasi yang akurat merupakan bagian dari persoalan yang harus ditangani. Karena itu, evaluasi keberhasilan penanganan sebaiknya tidak hanya melihat selesainya kegiatan dekontaminasi, tetapi juga memastikan hasil pemantauan dapat dipahami masyarakat dan tindak lanjut dilakukan secara terbuka.
Kasus Cs-137 di Cikande mengingatkan bahwa pertumbuhan industri tidak boleh diukur hanya dari produksi, penjualan, dan keuntungan. Kinerja ekonomi juga perlu dinilai dari kemampuan mencegah kerusakan dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Pemerintah wajib mengawasi, membuka informasi, dan menegakkan aturan secara konsisten. Perusahaan wajib mengutamakan keselamatan serta menanggung biaya pemulihan sesuai tanggung jawab yang terbukti. Sementara itu, masyarakat berhak atas lingkungan yang aman dan informasi yang dapat dipercaya. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika biaya pencemaran tidak lagi dibebankan kepada pihak yang tidak menyebabkannya.
Sumber Referensi:
- ANTARA News. (2025, 17 Oktober). KLH tegaskan perusahaan wajib tanggung biaya dekontaminasi Cesium-137. https://m.antaranews.com/amp/berita/5180893/klh-tegaskan-perusahaan-wajib-tanggung-biaya-dekontaminasi-cesium-137
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). (2025, 14 Oktober). BAPETEN Lakukan Supervisi Dekontaminasi Sumber Kontaminan Cs-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten - Penanganan Hari 2. https://www.bapeten.go.id/berita/bapeten-lakukan-dekontaminasi-sumber-kontaminan-cs137-di-kawasan-industri-modern-cikande-banten-225507
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh. (2024, 29 November). Penegakan Hukum dalam Pemulihan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pencemar Membayar (Polluters Pays Principle). https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/a1ee365a-20a1-415c-a92e-6bf2ee4a07f7
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). (2025, 30 September). Menteri LH Tetapkan Kawasan Industri Modern Cikande sebagai Kejadian Khusus Cemaran Radiasi Cesium-137. https://kemenlh.go.id/news/detail/menteri-lh-tetapkan-kawasan-industri-modern-cikande-sebagai-kejadian-khusus-cemaran-radiasi-cesium-137