Menuduh pembeli buku bajakan sebagai pelanggar yang tak peduli pada jerih payah orang lain memang tidak salah. Tapi kalau berhenti di tuduhan itu, separuh ceritanya hilang. Orang makin banyak yang mau membaca karena informasi gampang didapat, sedangkan harga buku asli masih jauh dari jangkauan kebanyakan pembacanya, dan buku repro atau bajakan berjualan persis di celah itu.
Buku repro atau bajakan menawarkan bacaan yang sama dengan harga miring. Penerbit resmi harus menanggung riset, produksi, distribusi, royalti penulis, dan pajak. Pembeli akhirnya dihadapkan pada pilihan: memegang prinsip menghormati hak cipta, atau membeli sebatas yang sanggup dibayar kantong.
Minat Baca Naik, Akses Tertinggal
Makin banyak pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang ingin membaca novel kontemporer, komik, buku pengembangan diri, atau literatur akademik. Harga eceran buku terasa berat jika disandingkan dengan upah minimum atau uang saku anak sekolah. Minat yang naik tidak otomatis membawa daya beli ikut naik.
Murahnya bajakan masuk akal, karena pembajak melewati semua tahap yang ongkosnya besar: honor penulis, penyuntingan naskah, tata letak, promosi, royalti, margin penerbit. Mereka tinggal memindai atau mencetak ulang besar-besaran dengan kertas dan tinta seadanya.
Jadi pembajakan buku tak bisa dibaca sekadar sebagai bobroknya moral individu. Ia gejala jurang yang melebar antara dahaga akan bacaan bagus dan kemampuan membayarnya secara legal.
Apa Saja yang Ada di Harga Buku Asli?
Angka di sampul belakang lebih dari sekadar ongkos kertas dan tinta; di dalamnya ada upah banyak orang yang bekerja di balik layar.
Sebelum buku naik cetak, penerbit sudah mengeluarkan biaya pra-cetak: menyeleksi naskah, menyunting isi dan bahasa, mengoreksi aksara, merancang sampul, memesan ilustrasi, dan menerjemahkan kalau bukunya karya asing. Cetak fisik menyusul dengan ongkos yang naik turun mengikuti harga bahan baku dunia, sebab sebagian kertas dan tinta masih impor.
Buku yang sudah tercetak pun belum selesai urusannya. Mengirim dari kota penerbit ke toko di pulau-pulau lain makan ongkos logistik yang tidak murah. Toko buku konvensional yang menjual secara konsinyasi biasanya meminta rabat 30 sampai 50 persen dari harga jual. Dari sisa itulah penerbit menutup biaya operasional dan membayar royalti penulis, yang rata-rata sekitar sepuluh persen.
Inflasi dan ongkos kirim menjepit penerbit. Memangkas harga drastis berarti menurunkan mutu fisik buku atau mengurangi pendapatan penulis dan pekerja penerbitan. Maka saat calon pembeli melihat buku asli Rp150.000 bersebelahan dengan bajakannya di toko daring seharga Rp30.000, hitungannya cepat selesai.
Soal Pajak
PPN biasanya jadi sasaran pertama tiap kali harga buku diperdebatkan. Lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan turunannya, pemerintah membebaskan PPN untuk buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Fasilitas itu tidak menjangkau semua bacaan. Novel, kumpulan cerpen, komik, dan majalah populer umumnya masih kena PPN 11 persen; novel berharga dasar Rp.100.000 jadi Rp.111.000. Di ritel, angka di sampul sudah termasuk pajak itu, dan konsumen akhir yang menanggungnya.
Tapi menimpakan semuanya ke PPN juga salah arah. Pembebasan pajak untuk kategori tertentu terbukti belum menurunkan harga buku secara drastis, sebab kertas, tinta, pajak penghasilan penulis, dan ongkos kirim fisik masih memegang porsi terbesar dari harga di rak toko.
Dampaknya bagi Penulis dan Dunia Literasi
Pembaca untung sebentar: isi bacaannya sama, ongkosnya minimal. Kerugiannya menyebar ke seluruh ekosistem perbukuan, ke penulis, editor, illustrator, penerjemah, penerbit, sampai pengelola toko buku.
Bagi kebanyakan penulis Indonesia, royalti penjualan resmi adalah penghasilan utama sekaligus balasan atas berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun, kerja dan pikiran. Ketika bajakan menggerus penjualan buku asli, royalti ikut mengecil. Yang paling babak belur penulis pemula dan penerbit independen kecil, karena modal mereka berputar dari penjualan tiap judul, sementara penerbit besar punya cadangan.
Kalau pembajakan dibiarkan, dorongan melahirkan karya bermutu pelan-pelan mati. Penulis yang karyanya gampang dicuri dan profesinya tak lagi menjamin hidup layak akan berhenti menulis satu per satu, dan yang akhirnya kehilangan adalah pembaca: gagasan dan bacaan beragam dari penulis bangsanya sendiri.
Jalan Keluar yang Tidak Berhenti di Pembaca
Mahalnya buku asli tak bisa jadi pembenaran moral maupun hukum untuk membeli bajakan; itu tetap pelanggaran hak cipta yang merampas hak ekonomi pekerja kreatif. Tapi menyerahkan seluruh beban perbaikan pada kesadaran konsumen sambil membiarkan soal akses begitu saja sama tidak adilnya.
Pemerintah, penerbit, pengelola platform digital, dan masyarakat perlu bergerak bersama. Beberapa langkah yang bisa didorong:
- Tekan biaya bahan baku lewat insentif fiskal, pembebasan bea masuk, atau keringanan pajak untuk kertas dan tinta, supaya ongkos produksi turun dari hulu.
- Perluas subsidi literasi. Selama ini fokusnya buku teks pelajaran, padahal karya sastra bermutu, buku pengetahuan populer, dan bacaan penunjang untuk pelajar dan mahasiswa di daerah juga perlu kebagian.
- Hidupkan perpustakaan, fisik maupun digital. Perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, dan platform pinjam buku digital resmi perlu koleksi terbaru yang memadai agar orang punya jalan membaca secara legal tanpa selalu membeli.
- Terbitkan edisi ekonomis: kertas lebih hemat, cetak ulang karya klasik dalam format ringkas, e-book murah.
- Tegakkan hukum secara konsisten. Aparat dan pengelola lokapasar serta media sosial harus menutup ruang gerak produsen dan distributor bajakan, bukan sekadar razia musiman.
- Kenalkan proses lahirnya sebuah buku. Sekolah dan komunitas literasi bisa menjelaskannya sampai tumbuh empati pada orang yang menulis.
Menutup Celah antara Minat Baca dan Akses Legal
Bajakan akan tetap punya tempat selama permintaan bacaan naik dan buku resmi masih terhalang tembok harga. Imbauan moral tanpa solusi akses tidak akan cukup.
Tantangan terbesarnya adalah, membuat membaca buku orisinal berhenti jadi barang mewah kelas menengah ke atas. Kalau regulasi berpihak pada biaya produksi yang lebih rendah, perpustakaan jalan, distribusi efisien, dan penerbit membayar penulis secara adil, kebiasaan membaca bisa dirawat tanpa menggadaikan masa depan literasi nasional.
Penulis: Roman Adiwijaya