Pernah tidak, sedang enak-enaknya berkendara di jalan Solo, tiba-tiba motor harus mengerem karena ada polisi tidur? Belum sempat menarik gas, sudah muncul lagi satu di depan. Baru saja melewati yang kedua, eh, ternyata masih ada antrean berikutnya. Rasanya bukan sedang berkendara, melainkan sedang mengikuti ujian praktik keseimbangan.
Di beberapa ruas jalan Solo Raya, keberadaan polisi tidur memang menjadi pemandangan yang cukup menarik perhatian. Benda yang seharusnya membantu mengurangi kecepatan kendaraan itu terkadang justru membuat pengendara harus ekstra waspada. Ada yang ukurannya cukup tinggi, ada yang jaraknya berdekatan, bahkan ada jalan yang seolah tidak ingin memberi kesempatan kepada pengendara untuk menikmati perjalanan dengan tenang.
Sebenarnya, siapa yang tidak ingin jalanan aman? Warga tentu ingin anak-anak mereka bisa bermain tanpa khawatir terserempet kendaraan yang melaju kencang. Pengendara pun ingin sampai tujuan tanpa harus berhadapan dengan risiko kecelakaan. Namun, persoalannya muncul ketika niat menciptakan keselamatan justru dilakukan dengan cara yang kurang tepat.
Satu Kilometer, Dua Puluh Delapan Polisi Tidur
Salah satu kejadian yang cukup menarik perhatian terjadi di jalan alternatif Solo–Boyolali, tepatnya di wilayah Gedongan, Colomadu, Karanganyar.
Pada Februari 2025, jalan sepanjang sekitar satu kilometer di kawasan tersebut menjadi perbincangan karena memiliki 28 polisi tidur. Bukan hanya jumlahnya yang membuat orang mengernyitkan dahi, tetapi juga jaraknya. Beberapa di antaranya bahkan hanya berjarak sekitar lima meter.
Bayangkan jika kita melewati jalan tersebut menggunakan sepeda motor. Belum selesai melewati satu polisi tidur, beberapa detik kemudian sudah harus bersiap menghadapi polisi tidur berikutnya. Kalau perjalanan biasanya bisa dinikmati sambil mendengarkan lagu, di jalan ini mungkin pengendara lebih sibuk memperhatikan permukaan aspal.
Namun, cerita di balik pemasangannya juga tidak bisa diabaikan. Warga sekitar berinisiatif membuat polisi tidur karena sebelumnya sering terjadi kecelakaan. Bahkan, menurut pemberitaan Harian Jogja pada 12 Februari 2025, sehari sebelum pemasangan, terjadi kecelakaan yang menyebabkan seorang pengendara meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit.
Wajar jika warga merasa khawatir. Ketika keselamatan lingkungan terancam, masyarakat tentu ingin melakukan sesuatu. Apalagi jika kendaraan sering melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang juga digunakan warga untuk beraktivitas.
Masalahnya, apakah semakin banyak polisi tidur otomatis membuat jalan semakin aman?
Belum tentu. Polisi tidur yang terlalu rapat justru dapat membuat perjalanan tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama ketika penerangan jalan kurang memadai. Pengendara yang tidak mengetahui keberadaannya bisa saja terkejut saat melintas.
Ketika Polisi Tidur Menjadi Musuh Pengguna Kursi Roda
Persoalan polisi tidur ternyata bukan hanya tentang pengendara sepeda motor yang merasa terganggu. Ada kelompok masyarakat lain yang mungkin lebih terdampak, tetapi sering luput dari perhatian.
Pada Juni 2025, sejumlah polisi tidur di kawasan Danukusuman, Serengan, Solo, dibongkar setelah muncul keluhan dari seorang warga pengguna kursi roda. Polisi tidur yang terbuat dari beton tersebut dinilai terlalu tinggi dan keras sehingga menyulitkan akses warga untuk beraktivitas.
Bayangkan, bagi pengendara motor, polisi tidur mungkin hanya membuat perjalanan sedikit terguncang. Namun, bagi pengguna kursi roda, gundukan yang terlalu tinggi bisa menjadi penghalang untuk mencapai tempat tujuan.
Dishub Kota Solo kemudian meninjau lokasi dan menyepakati penggantian empat titik polisi tidur dengan pembatas kecepatan yang lebih sesuai standar.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa jalan bukan hanya milik orang yang mengendarai mobil dan sepeda motor. Ada pejalan kaki, pesepeda, pengguna kursi roda, pedagang keliling, hingga kendaraan darurat yang juga membutuhkan akses jalan yang aman dan nyaman.
Jangan sampai sebuah fasilitas yang dibuat untuk melindungi sebagian orang justru menyulitkan kelompok lainnya.
Polisi Tidur Bukan Berarti Bebas Dibangun Sesuka Hati
Sebenarnya, pemasangan pembatas kecepatan bukan perkara yang sepenuhnya diserahkan kepada keinginan masing-masing warga. Pemerintah sudah memiliki aturan mengenai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.
Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023, pembatas kecepatan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu speed bump, speed hump, dan speed table. Masing-masing memiliki peruntukan dan karakteristik berbeda sesuai kondisi serta fungsi jalan.
Artinya, tidak semua gundukan beton yang dibuat melintang di jalan otomatis bisa disebut pembatas kecepatan yang sesuai ketentuan.
Hal ini penting karena pemasangan fasilitas jalan perlu mempertimbangkan keselamatan seluruh pengguna. Lokasi, bentuk, ukuran, dan kondisi jalan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan perkiraan atau sekadar mengikuti kebiasaan lingkungan sekitar.
Persoalan serupa juga muncul di Kabupaten Sukoharjo. Pada 2 November 2026, keberadaan polisi tidur di depan Pondok Pesantren Assalam menjadi sorotan setelah ada pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!. Pengaduan tersebut menyoroti potensi bahaya serta kesulitan bagi ambulans, becak, dan gerobak yang melintas.
Dishub Sukoharjo telah memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut. Namun, persoalan teknis pemasangannya masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Dari beberapa kejadian tersebut, terlihat bahwa persoalan polisi tidur bukan sekadar tentang pengendara yang tidak suka kendaraannya terguncang. Ada persoalan keselamatan, aksesibilitas, dan kelancaran aktivitas masyarakat yang perlu dipertimbangkan bersama.
Yang Perlu Diperlambat Bukan Hanya Kendaraannya
Pada akhirnya, kita perlu melihat persoalan ini dari dua sisi. Di satu sisi, warga memiliki alasan untuk meminta kendaraan melaju lebih pelan. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi korban kecelakaan hanya karena pengendara tidak mengurangi kecepatan.
Namun, di sisi lain, pemasangan polisi tidur juga tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan aturan dan kebutuhan pengguna jalan lainnya. Keselamatan seharusnya menjadi tujuan bersama, bukan sekadar alasan untuk membangun gundukan beton sebanyak-banyaknya.
Pemerintah setempat perlu lebih aktif melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemasangan pembatas kecepatan yang benar. Jika memang diperlukan, solusi lain seperti rambu peringatan, marka jalan, penerangan, atau pengaturan lalu lintas juga bisa dipertimbangkan sesuai kondisi lokasi.
Masyarakat pun perlu memahami bahwa jalan umum digunakan bersama. Keinginan untuk membuat lingkungan lebih aman tentu patut diapresiasi, tetapi keselamatan tidak bisa dibangun hanya berdasarkan keinginan satu kelompok.
Sebab, jalanan bukan kasur yang harus diberi banyak gundukan agar semua orang bisa tidur nyenyak. Polisi tidur memang diperlukan di tempat tertentu, tetapi jumlah dan bentuknya harus dipikirkan dengan matang.
Jangan sampai niat awalnya ingin mengurangi kecelakaan, tetapi justru menambah persoalan baru bagi orang-orang yang setiap hari melewati jalan tersebut.
Kalau begitu, mungkin yang perlu kita bangun bukan semakin banyak polisi tidur, melainkan kesadaran bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Pengendara harus belajar memperlambat kendaraan, warga perlu memperhatikan aturan, dan pemerintah harus memastikan fasilitas jalan benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.
Karena perjalanan yang aman bukan perjalanan yang penuh gundukan, melainkan perjalanan ketika semua orang bisa sampai tujuan tanpa harus merasa khawatir.
Daftar Referensi:
- Harian Jogja – Jalan Alternatif Solo-Boyolali Dipasangi 28 Polisi Tidur dalam 1 Kilometer (12 Februari 2025).
- Radar Solo – Polisi Tidur di Danukusuman Solo Dibongkar (13 Juni 2025).
- Radar Solo – Polisi Tidur di Depan Ponpes Assalam Dipersoalkan (2 November 2026).
- JDIH Kementerian Perhubungan – Permenhub Nomor 48 Tahun 2023.
- Naskah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023.
Penulis:
Mir’atunnisak merupakan mahasiswa Keperawatan yang memiliki ketertarikan pada isu sosial, pendidikan, budaya, dan kehidupan masyarakat. Senang mengamati fenomena sederhana di sekitar serta mengolahnya menjadi tulisan ringan, kritis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.