Ketimpangan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Indonesia

Cakupan JKN mencapai 98,2 persen, tetapi akses dokter belum merata. Mari cermati ketimpangan layanan kesehatan dan solusi pemerataan di Indonesia.

Pemerintah punya alasan untuk bangga pada capaian jaminan kesehatan. Per 1 Oktober 2026, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 284,89 juta jiwa atau 98,2 persen penduduk Indonesia, meskipun peserta aktifnya baru 79,49 persen (Jawa Pos, 2026). Namun, kartu jaminan kesehatan tidak berguna jika tidak ada dokter yang bisa ditemui.

Pemeriksaan Layanan di Luar Klinik
Diilustrasikan dengan ChatGPT

Menurut saya, ketimpangan akses pelayanan kesehatan, terutama dalam hal distribusi tenaga dan fasilitas antarwilayah, adalah masalah kesehatan paling mendesak di Indonesia saat ini.

Masalah pertama adalah jumlah dokter yang belum mencukupi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut rasio dokter Indonesia baru sekitar 0,5 per 1.000 penduduk, sementara rata-rata dunia 1,76 per 1.000. Indonesia masih kekurangan sekitar 70 ribu dokter umum dan 40 ribu dokter spesialis. Kekurangan ini tidak mudah ditutup karena produksi dokter umum hanya sekitar 12 ribu orang per tahun dan dokter spesialis sekitar 2.700 orang per tahun (Koran Jakarta, 2026). Pada 2024, Kemenkes juga mencatat bahwa Malaysia dan Singapura sudah memiliki rasio di atas satu dokter per 1.000 penduduk (Bisnis.com, 2024).

Persoalan yang lebih tajam adalah sebaran. Data Kemenkes Agustus 2026 mencatat DKI Jakarta memiliki 20.477 dokter atau 191,92 dokter per 100.000 penduduk, disusul Bali dengan 190,08 per 100.000 penduduk (GoodStats, 2026). Pada 2023, pejabat Kemenkes mengakui bahwa sekitar 30 provinsi masih kekurangan dokter spesialis, sehingga masalahnya bukan hanya jumlah, tetapi juga distribusi. Saat itu, 266 dari 681 rumah sakit umum daerah kabupaten/kota juga belum memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar (Antara, 2023).

Kesenjangan paling terasa pada layanan spesialis. Data Kemenkes 2026 menunjukkan lima provinsi belum memiliki dokter spesialis jantung sama sekali, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Kepulauan Riau (Jawa Pos, 2026). Secara nasional, kebutuhan dokter spesialis jantung diproyeksikan 6.801 orang, sedangkan yang tersedia baru 1.639 (GoodStats, 2026). Bagi pasien serangan jantung di pedalaman, jarak ke dokter sering menentukan hidup atau mati.

Puskesmas yang seharusnya menjadi garda terdepan pun belum merata kualitasnya. Menkes melaporkan bahwa dari sekitar 10.000 puskesmas, sekitar 4.000 masih kekurangan tenaga, termasuk dokter umum dan dokter gigi (Antara, 2026). Per 1 Oktober 2025, sekitar 40 persen puskesmas belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan secara lengkap, dengan kekurangan terbesar pada dokter gigi. Kemenkes mencatat kebutuhan 2.775 dokter gigi hanya untuk puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (Investortrust, 2025). Dari sisi bangunan, Presiden Prabowo menyampaikan laporan bahwa sekitar 10 ribu puskesmas belum pernah diperbaiki selama sekitar tiga dekade (Okezone, 2026).

Angka kepesertaan JKN yang tinggi juga menyimpan masalah. Dengan keaktifan peserta yang baru sekitar 79,49 persen (Jawa Pos, 2026), masih banyak warga yang terdaftar tetapi belum bisa memakai haknya. Direktur Utama BPJS Kesehatan sendiri menegaskan bahwa tingginya cakupan bukan tujuan akhir, karena peserta harus bisa memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan setara (Jawa Pos, 2026).

Tentu pemerintah tidak diam. Kemenkes menyiapkan insentif Rp30 juta per bulan bagi setiap dokter spesialis yang ditugaskan di daerah 3T (Antara, 2026) dan sedang mengkaji insentif bagi dokter umum dan dokter gigi di daerah terpencil (Antara, 2026). Renovasi 10.000 puskesmas ditargetkan rampung pada 2029-2030 dengan anggaran sekitar Rp4 miliar per unit, dan porsi lebih besar untuk daerah 3T (NU Online, 2026). Pemerintah juga menyiapkan ambulans udara dan tim dokter terbang (Harian Jogja, 2026). Namun, Kemenkes sendiri menyebut penempatan tenaga dari daerah sebagai pemenuhan sementara, sehingga kesinambungan layanan bergantung pada siklus rekrutmen berikutnya (Antara, 2026).

Menurut saya, program sementara tidak akan menyelesaikan ketimpangan yang sifatnya struktural. Dokter enggan bertahan di daerah terpencil bila insentifnya tidak pasti, tempat tinggalnya tidak layak, fasilitasnya minim, dan jenjang kariernya tidak jelas.

Karena itu, ada empat langkah yang menurut saya perlu ditempuh. Pertama, insentif bagi tenaga kesehatan di daerah 3T harus berkelanjutan dan disertai hunian serta kepastian karier. Kedua, pendidikan dokter dan spesialis perlu diperluas dengan prioritas bagi putra-putri daerah, disertai jaminan fasilitas yang layak setelah mereka kembali mengabdi. Ketiga, renovasi puskesmas harus mendahulukan daerah yang paling tertinggal, bukan yang paling mudah dikerjakan. Keempat, pemerintah perlu menuntaskan masalah keaktifan peserta JKN agar kepesertaan benar-benar berarti layanan.

Kesehatan adalah hak setiap warga, bukan keistimewaan penghuni kota besar. Selama warga di pedalaman Papua harus menempuh perjalanan jauh untuk bertemu dokter spesialis, kartu BPJS yang kita banggakan hanyalah selembar janji. Sudah waktunya janji itu dipenuhi di setiap sudut negeri.

Daftar Pustaka:

  1. Antara. (2023, 2 Juli). Kemenkes buka 2.000 kuota beasiswa dokter spesialis. ANTARA News Kalimantan Timur. https://kaltim.antaranews.com/berita/187032/kemenkes-buka-2000-kuota-beasiswa-dokter-spesialis
  2. Antara. (2026, 17 Maret). Prabowo orders action on health worker shortages. ANTARA News. https://en.antaranews.com/news/408906/prabowo-orders-action-on-health-worker-shortages
  3. Antara. (2026, 25 Juni). Kemenkes kaji pemberian insentif bagi dokter umum-dokter gigi di DTPK. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5622423/kemenkes-kaji-pemberian-insentif-bagi-dokter-umum-dokter-gigi-di-dtpk
  4. Antara. (2026, 3 November). Menambal puskesmas dengan dokter dari daerahnya sendiri. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5830579/menambal-puskesmas-dengan-dokter-dari-daerahnya-sendiri
  5. Bisnis.com. (2024, 13 Juni). Rasio dokter di Indonesia rendah, Kemenkes bidik jasa tenaga medis asing. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20240613/15/1773753/rasio-dokter-di-indonesia-rendah-kemenkes-bidik-jasa-tenaga-medis-asing
  6. GoodStats. (2026, Agustus). 7 provinsi paling padat dokter Agustus 2026. GoodStats. https://goodstats.id/article/7-provinsi-paling-padat-dokter-agustus-2026-DWShJ
  7. Harian Jogja. (2026, 16 Agustus). Prabowo mau bikin ambulans udara untuk daerah terpencil. Harian Jogja. https://news.harianjogja.com/r-1267507/prabowo-mau-bikin-ambulans-udara-untuk-daerah-terpencil
  8. Investortrust. (2025, 14 November). Kemenkes beberkan kekurangan 2.775 dokter gigi di daerah. Investortrust. https://investortrust.id/business/85501/kemenkes-beberkan-kekurangan-2775-dokter-gigi-di-daerah
  9. Jawa Pos. (2026, 22 Juli). Daftar sebaran dokter jantung di Indonesia, 5 provinsi tak ada sama sekali. Jawa Pos. https://www.jawapos.com/kesehatan/2607220158/daftar-sebaran-dokter-jantung-di-indonesia-5-provinsi-tak-ada-sama-sekali
  10. Jawa Pos. (2026, 11 Agustus). Perkuat literasi program JKN, BPJS Kesehatan jalin sinergi dengan Keuskupan Agung Jakarta. Jawa Pos. https://www.jawapos.com/nasional/2608110181/perkuat-literasi-program-jkn-bpjs-kesehatan-jalin-sinergi-dengan-keuskupan-agung-jakarta
  11. Jawa Pos. (2026, 30 Oktober). BPJS Kesehatan beri penghargaan Satya JKN Awards kepada 80 badan usaha dan 8 pemda. Jawa Pos. https://www.jawapos.com/nasional/2610300310/bpjs-kesehatan-beri-penghargaan-satya-jkn-awards-kepada-80-badan-usaha-dan-8-pemda
  12. Koran Jakarta. (2026, 9 Januari). Indonesia masih sangat kekurangan dokter. Koran Jakarta. https://koran-jakarta.com/2026-01-09/indonesia-masih-sangat-kekurangan-dokter
  13. NU Online. (2026, 14 Agustus). Kemenkes targetkan renovasi 10 ribu puskesmas rampung 2029-2030. NU Online. https://nu.or.id/nasional/kemenkes-targetkan-renovasi-10-ribu-puskesmas-rampung-2029-2030-BqWh5
  14. Okezone. (2026, 13 Mei). Prabowo mau renovasi 10 ribu puskesmas dan sekolah pakai uang sitaan. Okezone News. https://news.okezone.com/read/2026/05/13/337/3218268/prabowo-mau-renovasi-10-ribu-puskesmas-dan-sekolah-pakai-uang-sitaan

Penulis:

  1. Zesika Sri Aryanti Sijabat | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan.
  2. Windah Sitompul | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan.

Posting Komentar

© Sepenuhnya. All rights reserved.