Swasembada pangan merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini tidak sekadar berbicara tentang kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, tetapi juga menyangkut kedaulatan ekonomi, stabilitas nasional, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks Indonesia, sektor pertanian memiliki posisi penting karena pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sumber penghidupan bagi jutaan rumah tangga petani. Oleh karena itu, upaya pemerintah memperkuat produksi pangan patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Namun, keberhasilan kebijakan swasembada pangan seharusnya tidak hanya diukur melalui peningkatan produksi, ketersediaan stok beras, atau kemampuan negara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu kesejahteraan petani sebagai aktor utama dalam proses produksi pangan. Sebab, keberhasilan negara menyediakan pangan bagi masyarakat belum tentu menunjukkan bahwa masyarakat yang memproduksinya telah menikmati kehidupan ekonomi yang lebih baik. Di sinilah pentingnya melihat kebijakan pangan tidak hanya dari perspektif ketahanan nasional, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial.
Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan kesenjangan antara keberhasilan produksi dan distribusi manfaat ekonomi. Negara dapat mencatat peningkatan produksi pertanian, tetapi petani masih harus menghadapi persoalan klasik berupa mahalnya biaya produksi, ketidakpastian harga jual, keterbatasan akses pembiayaan, dan ketergantungan terhadap rantai distribusi yang panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas pertanian tidak selalu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan. Dengan kata lain, keberhasilan produksi merupakan salah satu prasyarat penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan pertanian.
Jika melihat perkembangan sektor pertanian, Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah capaian yang patut diperhitungkan. Berdasarkan data yang dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 Badan Pemeriksa Keuangan, produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,71 juta ton, meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut memperlihatkan adanya perkembangan positif dalam kapasitas produksi pangan nasional. Namun, angka produksi tersebut tetap perlu dibaca bersama indikator pendapatan dan kondisi sosial ekonomi petani.
Peningkatan produksi memang menjadi modal penting bagi negara untuk memperkuat ketahanan pangan. Akan tetapi, ada pertanyaan yang perlu diajukan lebih jauh: siapa yang paling banyak menikmati manfaat dari peningkatan produksi tersebut? Apakah petani memperoleh tambahan pendapatan yang sebanding dengan kontribusinya, atau justru keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pihak-pihak yang menguasai pengolahan, perdagangan, dan distribusi hasil pertanian? Pertanyaan ini penting karena pembangunan pangan seharusnya tidak hanya berorientasi pada ketersediaan komoditas, tetapi juga pada keadilan ekonomi.
Dalam perspektif kebijakan publik, persoalan tersebut berkaitan dengan bagaimana negara merancang distribusi manfaat pembangunan. Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau bagi konsumen. Namun, kepentingan konsumen tidak boleh dipertentangkan secara berlebihan dengan kepentingan produsen. Kebijakan yang terlalu menekankan stabilitas harga di tingkat konsumen tanpa memperhatikan kelayakan harga di tingkat petani berpotensi menciptakan ketidakseimbangan. Akibatnya, masyarakat memperoleh pangan dengan harga terkendali, sementara petani menghadapi tekanan terhadap pendapatan usahataninya.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah biaya produksi pertanian. Petani membutuhkan pupuk, benih, pestisida, tenaga kerja, bahan bakar, dan biaya pengolahan lahan untuk menghasilkan komoditas pangan. Setiap kenaikan komponen tersebut dapat memengaruhi keuntungan yang diterima petani. Bahkan, ketika harga hasil panen mengalami peningkatan, keuntungan bersih belum tentu ikut meningkat apabila biaya produksi juga mengalami kenaikan. Karena itu, penilaian terhadap kesejahteraan petani tidak cukup dilakukan dengan melihat harga jual hasil panen secara terpisah dari keseluruhan pengeluaran usaha tani.
Kebijakan pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan sasaran lebih dari 16 juta petani. Pemerintah juga telah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Kebijakan ini tentu memberikan dukungan bagi kegiatan produksi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan penerima, ketersediaan stok, kemudahan akses, dan ketepatan waktu distribusi.
Menurut saya, keberhasilan kebijakan subsidi tidak seharusnya hanya dilihat dari besarnya alokasi anggaran atau jumlah pupuk yang disediakan. Hal yang lebih penting adalah apakah petani benar-benar memperoleh pupuk ketika membutuhkannya. Persoalan administratif, ketidaksesuaian data penerima, keterlambatan penyaluran, dan distribusi yang tidak merata dapat mengurangi manfaat kebijakan tersebut. Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa reformasi tata kelola pupuk benar-benar menyelesaikan persoalan di tingkat lapangan. Subsidi yang baik bukan sekadar tersedia dalam dokumen anggaran, melainkan dirasakan langsung oleh penerimanya.
Mengukur Kesejahteraan di Balik Angka Produksi
Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) juga dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memahami kondisi ekonomi sektor pertanian. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa NTP nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19 atau meningkat 1,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani meningkat 1,14 persen, lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,09 persen. Perkembangan ini merupakan sinyal positif bagi kondisi ekonomi petani.
Meskipun demikian, NTP perlu dipahami secara proporsional. Indikator tersebut menggambarkan perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, bukan ukuran langsung mengenai besarnya pendapatan bersih atau tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga petani. Kenaikan NTP nasional juga tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh petani di berbagai wilayah mengalami peningkatan kondisi ekonomi yang sama. Perbedaan komoditas, luas lahan, produktivitas, akses pasar, dan struktur biaya menyebabkan pengalaman ekonomi petani sangat beragam.
Di sinilah pentingnya pemerintah tidak hanya mengandalkan indikator agregat dalam mengevaluasi kebijakan pangan. Data nasional memang dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi makro, tetapi kondisi petani di daerah juga harus diperhatikan. Petani padi di wilayah dengan jaringan irigasi memadai tentu menghadapi tantangan berbeda dibandingkan petani di daerah yang bergantung pada curah hujan. Begitu pula petani yang memiliki lahan luas dan akses pembiayaan formal tidak selalu memiliki persoalan yang sama dengan petani kecil yang mengandalkan modal terbatas dan hasil panen musiman.
Persoalan harga jual juga menjadi bagian penting dalam pembahasan kesejahteraan petani. Selama ini, harga pangan sering kali menjadi perhatian ketika mengalami kenaikan dan menimbulkan keresahan konsumen. Namun, ketika harga gabah di tingkat petani mengalami tekanan, persoalan tersebut juga perlu memperoleh perhatian yang sama. Petani membutuhkan kepastian bahwa hasil produksi mereka dapat dijual dengan harga yang memberikan keuntungan wajar. Tanpa kepastian tersebut, peningkatan produksi justru dapat menjadi beban apabila tidak diikuti kemampuan pasar menyerap hasil panen secara menguntungkan.
Pemerintah memang telah memiliki instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan penyerapan hasil panen melalui lembaga pangan negara. Instrumen ini penting untuk memberikan perlindungan harga sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Bahkan, berdasarkan laporan pemeriksaan BPK, kebijakan penyerapan gabah pada 2025 berhasil mendukung pengadaan sekitar tiga juta ton beras dalam negeri untuk cadangan pemerintah tanpa impor. Capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi konsistensi penyerapan dan pemerataan manfaatnya tetap perlu dievaluasi.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah seluruh petani memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati kebijakan penyerapan tersebut. Petani yang berada jauh dari pusat penggilingan, memiliki keterbatasan sarana transportasi, atau tidak mempunyai fasilitas penyimpanan mungkin menghadapi kesulitan berbeda. Mereka bisa terdorong menjual hasil panen lebih cepat karena membutuhkan uang untuk membayar biaya produksi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam situasi demikian, kebijakan harga yang baik sekalipun belum tentu memberikan manfaat optimal apabila akses petani terhadap mekanisme pembelian masih terbatas.
Selain persoalan produksi dan harga, rantai distribusi pangan juga perlu menjadi perhatian serius. Hasil pertanian tidak langsung berubah menjadi pangan yang dikonsumsi masyarakat. Ada proses pengumpulan, pengangkutan, penggilingan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran yang melibatkan banyak pelaku ekonomi. Setiap tahapan memiliki biaya dan menghasilkan nilai tambah. Persoalannya, petani sebagai produsen awal sering kali memiliki keterbatasan dalam mengakses tahapan ekonomi berikutnya. Akibatnya, posisi tawar mereka dalam menentukan harga dan memperoleh keuntungan menjadi relatif terbatas.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan petani tidak hanya berkaitan dengan produktivitas di lahan pertanian. Ada persoalan struktural dalam tata niaga yang menentukan bagaimana keuntungan ekonomi dibagikan di sepanjang rantai pasok. Ketika petani hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, sementara pengolahan dan pemasaran dikuasai pihak lain, peluang untuk memperoleh nilai tambah menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, pembangunan pertanian perlu diarahkan pada penguatan ekosistem ekonomi yang memungkinkan petani terlibat lebih jauh dalam proses pengolahan dan pemasaran.
Saya berpandangan bahwa penguatan koperasi dan kelembagaan ekonomi petani dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki persoalan tersebut. Koperasi tidak seharusnya hanya menjadi organisasi administratif yang dibentuk untuk memenuhi persyaratan program pemerintah. Lebih dari itu, koperasi perlu memiliki kapasitas nyata dalam menyediakan sarana produksi, mengonsolidasikan hasil panen, mengelola penyimpanan, mengakses pembiayaan, dan membangun hubungan langsung dengan pasar. Dengan kelembagaan yang kuat, petani memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan posisi tawar dan mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme perdagangan yang merugikan.
Di samping itu, modernisasi pertanian perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda peningkatan kesejahteraan. Penggunaan teknologi, mekanisasi, sistem informasi harga, dan inovasi pengolahan hasil pertanian dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi. Namun, modernisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai pengadaan alat dan mesin pertanian. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pendampingan, peningkatan keterampilan, kemudahan pemeliharaan peralatan, dan akses teknologi yang sesuai dengan kemampuan petani. Teknologi seharusnya memperkuat kapasitas petani, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.
Tantangan pembangunan pertanian juga semakin kompleks karena berkaitan dengan perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya alam. Banjir, kekeringan, perubahan pola musim, serta penurunan kualitas lahan dapat mengganggu produktivitas pertanian. Risiko tersebut tidak selalu dapat dikendalikan oleh petani, tetapi dampak ekonominya sering kali harus mereka tanggung secara langsung. Karena itu, kebijakan swasembada pangan perlu memperhatikan aspek mitigasi risiko, seperti pembangunan irigasi, perlindungan lahan pertanian, asuransi usaha tani, dan penguatan sistem peringatan dini terhadap ancaman iklim.
Persoalan perlindungan lahan pertanian juga tidak boleh diabaikan. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman, dan aktivitas ekonomi lainnya dapat memberikan tekanan terhadap keberadaan lahan produktif. Apabila konversi lahan berlangsung tanpa pengendalian yang memadai, kemampuan produksi pangan dalam jangka panjang justru dapat terganggu. Negara perlu memastikan bahwa agenda pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan sektor pertanian. Sebab, swasembada pangan membutuhkan ketersediaan lahan, air, tenaga kerja, dan ekosistem pertanian yang dapat dipertahankan lintas generasi.
Dalam konteks ini, kebijakan pangan juga perlu memperhatikan regenerasi petani. Sektor pertanian membutuhkan keterlibatan generasi muda agar tidak mengalami stagnasi sumber daya manusia. Namun, sulit mengharapkan generasi muda tertarik memasuki sektor pertanian apabila pekerjaan tersebut dipandang tidak menjanjikan secara ekonomi. Rendahnya kepastian pendapatan, keterbatasan akses lahan, dan persepsi bahwa pertanian merupakan pekerjaan dengan risiko tinggi menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah perlu membangun ekosistem pertanian yang lebih modern, produktif, dan memiliki prospek ekonomi agar profesi petani semakin menarik.
Menurut saya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan swasembada pangan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan target produksi, membangun infrastruktur, atau memberikan subsidi sarana pertanian. Kebijakan juga harus mampu menghubungkan kepentingan petani dengan sistem perdagangan, industri pengolahan, lembaga keuangan, dan pasar konsumen. Dengan demikian, petani tidak hanya ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan produksi, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi secara adil.
Evaluasi kebijakan pangan juga sebaiknya dilakukan dengan indikator yang lebih berorientasi pada hasil. Peningkatan produksi, luas panen, dan jumlah cadangan pangan tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan indikator pendapatan bersih petani, stabilitas harga di tingkat produsen, keterjangkauan sarana produksi, akses pasar, serta pemerataan kesejahteraan antarwilayah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengetahui apakah anggaran dan program yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan tidak semestinya berhenti pada keluaran program, tetapi harus terlihat dalam dampak yang dirasakan penerima manfaat.
Saya melihat bahwa swasembada pangan dan kesejahteraan petani merupakan dua tujuan yang tidak seharusnya dipisahkan. Negara memang membutuhkan ketersediaan pangan yang cukup untuk menjaga stabilitas nasional, tetapi upaya tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan ekonomi para produsen pangan. Petani bukan sekadar instrumen untuk mencapai target produksi pemerintah. Mereka merupakan bagian penting dari masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan, kepastian usaha, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
Kita tentu perlu memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat produksi pangan nasional. Namun, apresiasi tidak berarti menghilangkan ruang evaluasi terhadap kebijakan yang sedang berjalan. Justru, kebijakan publik yang baik membutuhkan kritik konstruktif agar pelaksanaannya semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program pertanian memiliki keberpihakan yang jelas, mulai dari perencanaan anggaran, distribusi subsidi, perlindungan harga, hingga penguatan posisi tawar petani dalam rantai ekonomi pangan.
Swasembada pangan seharusnya tidak hanya menjadi pencapaian statistik yang membanggakan dalam laporan pembangunan nasional. Keberhasilan tersebut harus tercermin dalam kehidupan petani yang semakin layak, pendapatan yang lebih stabil, biaya produksi yang terkendali, dan kesempatan ekonomi yang semakin terbuka. Jika negara mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik tetapi belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada petani, berarti masih ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan dalam tata kelola kebijakan pangan.
Sebab, ukuran keberhasilan swasembada pangan bukan semata-mata seberapa banyak beras yang berhasil diproduksi, seberapa besar cadangan yang berhasil disimpan, atau seberapa kecil ketergantungan terhadap impor. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah petani yang bekerja di balik keberhasilan tersebut benar-benar memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Jangan sampai negara berhasil mencapai kedaulatan pangan, tetapi petani masih harus berjuang untuk mencapai kedaulatan ekonomi atas kehidupannya sendiri.
Daftar Pustaka:
- Badan Pusat Statistik. (2026, 1 September). Nilai Tukar Petani (NTP) Agustus 2026 sebesar 129,19. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Kementerian Pertanian. (2026). Pupuk Bersubsidi Lebih Terjangkau. pertanian.go.id
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2026). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025: Upaya Pemerintah dalam Memenuhi Ketahanan Pangan.
Penulis:
Asmansyah, S.A.P., M.A.P. | Dosen Kebijakan Publik, Universitas Negeri Makassar.