Oleh Tegar Saputro
Kemiskinan ekstrem di Indonesia terus menjadi beban berat bagi pembangunan nasional, meskipun berbagai program bantuan sosial telah digulirkan secara masif. Pendekatan konvensional seperti penyaluran bantuan tunai langsung, distribusi pangan bergizi, atau pelatihan keterampilan kerja jangka pendek memang memberikan dampak langsung bagi penerima manfaat. Namun, solusi ini bersifat sementara, hanya meredakan gejala tanpa menyentuh akar masalah yang bersifat antar generasi.
Pandangan sempit terhadap kemiskinan ekstrem sebagai isu ekonomi murni telah menghambat kemajuan berkelanjutan. Bantuan sosial meredakan kelaparan hari ini, tetapi tanpa kemampuan berpikir mandiri, penerima cenderung kembali terjebak dalam siklus kemiskinan setelah program berakhir. Literasi tidak boleh dipersempit sebagai kemampuan membaca-tulis belaka tetapi mencakup kemampuan menganalisis risiko ekonomi, memahami hak-hak sosial, dan merencanakan masa depan keluarga. Kesepakatan strategis antara Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional RI menandai pergeseran paradigma ini, menjadikan literasi sebagai intervensi sosial utama dalam kerangka Asta Cita untuk penguatan sumber daya manusia dan inklusi sosial.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik per Maret 2025 mencatat tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa, angka yang memang menurun namun masih jauh dari target nol persen sesuai komitmen SDGs. Penurunan ini tidak merata, terutama di kalangan anak-anak dari keluarga pekerja informal dan masyarakat perdesaan yang akses pendidikannya sangat terbatas. Laporan UNICEF 2020 memperburuk gambaran dengan menyatakan bahwa 12 persen anak Indonesia hidup dalam kemiskinan, sementara 40 persen dari total penduduk miskin adalah anak-anak, menciptakan ketimpangan struktural yang mendalam.
Ketimpangan pendidikan menjadi indikator paling mencolok dari kegagalan pendekatan konvensional. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan 59 persen siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum dalam membaca, dan 68 persen untuk matematika. Siswa dari kuintil Indeks Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ESCS) terendah hanya meraih skor rata-rata 354 poin, jauh di bawah siswa selevel di negara pembanding seperti Turki atau Vietnam. Temuan ini membuktikan bahwa masalah bukan hanya kualitas sekolah formal, melainkan lingkungan sosial keluarga miskin yang kekurangan akses pengetahuan dasar.
Faktor penyebabnya kompleks dan saling terkait. Pertama, keluarga ekstrem miskin hampir tidak memiliki buku, ruang belajar tenang, atau orang tua terdidik yang bisa mendampingi anak belajar di rumah. Anak-anak mereka memasuki sekolah dengan defisit pengetahuan signifikan, sehingga prestasi belajar timpang sejak hari pertama. Kedua, kebijakan bantuan masih dominan bersifat transaksional memberi uang atau barang tanpa membangun daya saing jangka panjang. Ketiga, budaya literasi rendah di komunitas rentan membuat pelatihan vokasi gagal bertahan lama, karena peserta tidak punya dasar kritis untuk beradaptasi dengan disrupsi ekonomi seperti otomatisasi atau perubahan pasar. Prevalensi tertinggi terjadi di wilayah perdesaan dan kota kecil, di mana pekerja informal mendominasi dan infrastruktur pendidikan minim.
Keparahan masalah ini terletak pada dimensi antar generasi. Anak dari orang tua miskin mewarisi pola pikir pasif, bergantung pada bantuan eksternal tanpa inisiatif mandiri. Penurunan angka kemiskinan agregat hanya menciptakan ilusi kemajuan, sementara realitas lapangan menunjukkan tingginya angka putus sekolah, pernikahan dini, dan pengangguran pemuda dari keluarga rentan. Tanpa intervensi literasi, siklus ini akan berulang, menghambat bonus demografi Indonesia.
Solusi inovatif telah terbukti melalui Sekolah Rakyat (SR), program yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat intervensi sosial. Pada 20 Desember 2025, Kepala Perpustakaan Nasional RI, E. Aminudin Aziz, melakukan supervisi di SR Kendari, mengonfirmasi efektivitas pendekatan lapangan. Siswa tidak dibebani target bacaan kaku; mereka memilih buku sesuai minat pribadi mulai dari komik petualangan, kisah sejarah, kamus, hingga fiksi religi lalu menceritakan ulang secara lisan atau tulisan. Buku boleh dibawa pulang dengan komitmen dibaca dan dikembalikan, mengubah perpustakaan dari inventaris pasif menjadi alat pembentuk kebiasaan berpikir.
Praktik ini membangun tiga lapis literasi: membaca aktif, memahami konteks, dan mengolah informasi menjadi pengetahuan pribadi. Dialog dengan orang tua di Kendari mengungkap dimensi emosional: meski berat melepas anak ke asrama, mereka percaya SR akan membentuk kemandirian, perubahan sikap positif, dan komitmen pendidikan lanjutan. Orang tua berharap anak tak lagi bergantung bantuan, tapi bisa mandiri mencari peluang. Model SR menciptakan ekosistem literasi holistik, menghubungkan sekolah, keluarga, dan komunitas lokal.
Untuk skalabilitas nasional, pemerintah bisa mengintegrasikan perpustakaan literasi ke setiap posko bansos, alokasikan anggaran khusus untuk koleksi buku beragam dan pelatihan fasilitator. Pakar kesejahteraan sosial menegaskan: "Bantuan tunai mengisi perut, literasi mengisi otak untuk generasi mendatang." Kerja sama Asta Cita dengan Perpusnas harus diperluas ke kelas orang tua, workshop komunitas, dan monitoring dampak melalui indikator PISA lokal. Pendekatan ini bukan tambahan, tapi pondasi kebijakan, memastikan setiap rupiah bansos berlipat menjadi investasi SDM.
Intinya, kemiskinan ekstrem takkan selesai tanpa literasi sebagai senjata utama memutus rantai antar generasi. Model Sekolah Rakyat membuktikan pendekatan inklusif ini feasible dan efektif. Pemerintah pusat, daerah, filantropi, dan masyarakat sipil diminta percepat ekspansi SR ke 514 kabupaten/kota, kolaborasi lintas kementerian, serta evaluasi berkala. Dengan literasi, Indonesia bukan hanya turunkan angka kemiskinan, tapi ciptakan bangsa mandiri dan adil makmur. Mari wujudkan visi itu mulai hari ini literasi untuk kesejahteraan abadi.
Biodata Penulis:
Tegar Saputro saat ini aktif sebagai mahasiswa, Kesejahteraan Sosial, di Universitas Muhammadiyah Jakarta.