Oleh Roman Adiwijaya
Kabar duka dari Desa Nenowea, Kabupaten Ngada, NTT, benar-benar menyentak nurani kita. Seorang siswa kelas IV SD berinisial YBS ditemukan meninggal dunia pada akhir Januari 2026. Alasan di baliknya sangat menyesakkan: dia merasa putus asa karena keluarganya tidak punya uang untuk membelikan buku tulis dan pena.
Bayangkan, di tengah omongan besar soal kemajuan negara, ada seorang anak sepuluh tahun yang harus mengakhiri hidupnya hanya karena benda seharga kurang dari Rp 10.000. Peristiwa ini bukan sekadar berita kriminal biasa, tapi sebuah alarm keras bahwa ada yang rusak dalam cara kita mengelola negara.
Kronologi yang Bikin Nyesek
Semuanya bermula ketika YBS minta uang ke ibunya untuk beli alat tulis sekolah. Sang ibu, MGT, adalah orang tua tunggal yang kerja serabutan demi menghidupi lima anaknya. Karena memang lagi benar-benar tidak ada uang, permintaan itu tidak bisa dipenuhi.
Besoknya, YBS ditemukan sudah tidak bernyawa di pohon cengkeh dekat rumahnya. Dia meninggalkan sepucuk surat wasiat dalam bahasa daerah yang isinya bikin hati siapa pun hancur: "Mama, saya pergi dulu. Mama relakan saya pergi. Jangan menangis... tidak perlu cari atau merindukan saya". Di akhir surat, ada gambar emoji menangis, bukti betapa berat beban mental yang dipikul anak sekecil itu.
Apa Itu Republikanisme Versi Rocky Gerung?
Kritik paling tajam datang dari pengamat politik Rocky Gerung. Dia menyebut apa yang dilakukan YBS sebagai "tindakan republikanisme". Mungkin terdengar aneh menyebut bunuh diri sebagai tindakan politik, tapi mari kita bedah maksudnya.
Secara filosofis, republik berasal dari kata Res Publica yang artinya urusan publik atau urusan orang banyak. Inti dari republikanisme adalah keadilan, kesetaraan, dan kontrak sosial antara warga dengan negara. Dalam pandangan Rocky, republikanisme adalah etos untuk menjaga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Kenapa tindakan YBS disebut republikanisme? Rocky berargumen bahwa anak ini mengambil keputusan "rasional" untuk menghentikan hidupnya agar tidak lagi membebani ibunya yang miskin. Lewat kematiannya, YBS seolah sedang "berargumen" kepada publik bahwa sistem perlindungan sosial kita gagal total. Dia menunjukkan kepada republik ini bahwa ada ketidakadilan yang luar biasa ketika hak dasar anak untuk sekolah tidak bisa dijamin oleh negara.
Singkatnya, bagi Rocky, YBS memiliki etos republikanisme yang jauh lebih tinggi daripada para pejabat negara. Dia "berkorban" agar publik tersadar bahwa ada yang tidak beres dengan urusan republik ini.
Kontras Tajam: Buku 10 Ribu vs Anggaran Triliunan
Rocky juga menyoroti ironi anggaran yang sangat jomplang. Dia membandingkan harga buku Rp 10.000 yang tidak terbeli itu dengan kebijakan pemerintah yang menyumbang sekitar Rp 16,7 triliun atau 1 miliar USD ke Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Donald Trump.
Kritiknya sangat mendasar: kenapa untuk urusan diplomasi luar negeri kita bisa royal mengeluarkan triliunan rupiah, tapi untuk memastikan anak-anak di pelosok NTT punya pena dan buku, negara malah absen? Ini adalah masalah etika anggaran. Negara dianggap lebih sibuk membangun citra di panggung dunia daripada mengurus urusan "perut" dan pendidikan warga miskinnya sendiri.
Potret Buram Kemiskinan Struktural
Keluarga YBS adalah contoh nyata dari korban kemiskinan struktural. Sang ayah sudah pergi merantau belasan tahun dan tidak pernah kembali. Meskipun hidup sangat susah, keluarga ini kabarnya tidak terdaftar dalam database bantuan pemerintah.
Negara seolah baru "ngeh" ada warga yang menderita setelah kejadian ini viral. Setelah YBS meninggal, baru petugas sibuk mengurus KTP ibunya dan memberikan bantuan sembako. Ini pola lama yang terus berulang: pemerintah baru bergerak setelah jatuh korban jiwa. Padahal, konstitusi kita jelas-jelas mewajibkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pelajaran Pahit buat Kita Semua
Kematian YBS adalah peringatan bahwa pendidikan gratis jangan cuma jadi jargon di atas kertas. Gratis uang sekolah saja tidak cukup kalau biaya buku dan alat tulis masih mencekik rakyat kecil.
Kalau republik ini memang dibangun untuk keadilan sosial, maka setiap anak di pelosok manapun harus punya hak yang sama untuk memegang pena tanpa harus merasa jadi beban buat orang tuanya. Jangan sampai ada lagi anak yang merasa harus "pergi" hanya karena tidak mampu membeli selembar kertas untuk menulis masa depannya.