Oleh Reva Aydilla Nathania Asmara
Dalam beberapa minggu terakhir, ruang digital Indonesia kembali diramaikan oleh dua video yang sama-sama menyoroti isu serupa: klaim bahwa sejumlah media atau kelompok tertentu di Indonesia dibiayai pihak asing untuk menciptakan perpecahan nasional. Narasi ini tampil dengan bahasa yang dramatis, daftar angka yang spesifik, dan insinuasi bahwa ada operasi besar yang sedang bekerja di balik layar. Isu seperti ini selalu cepat viral. Namun, popularitasnya tidak selalu sebanding dengan akurasi informasinya.
Dalam kedua video tersebut, klaim yang disampaikan bersifat besar dan berimplikasi serius, tetapi tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi publik. Tidak ada dokumen pendanaan yang ditampilkan, tidak ada rujukan audit independen, dan tidak ada klarifikasi dari sisi media atau lembaga yang dituduh. Hal ini membuat klaim tersebut lebih menyerupai spekulasi retoris daripada temuan investigatif.
Fenomena ini menegaskan persoalan inti yang sedang dihadapi bangsa: krisis kepercayaan. Masyarakat kini berada pada titik di mana kecurigaan terhadap media, institusi, dan kelompok sipil tumbuh tanpa perlu bukti yang kuat. Ruang digital yang bising membuat klaim sensasional lebih mudah dipercaya dibanding penjelasan yang berbasis data. Padahal, di era informasi seperti saat ini, kemampuan memilah dan memeriksa kebenaran menjadi fondasi penting bagi ketahanan kebangsaan.
Perlu dipahami bahwa pendanaan internasional untuk media, penelitian, atau program masyarakat sipil bukanlah fenomena aneh atau otomatis berbahaya. Banyak lembaga global memberikan hibah untuk pelatihan jurnalisme, proyek literasi digital, riset lingkungan, hingga penguatan transparansi publik. Hibah semacam ini bersifat umum dan dapat dilacak, bukan operasi rahasia seperti yang sering digambarkan dalam narasi viral.
Namun, ketika narasi “dibiayai asing” digunakan tanpa data kuat, ini justru memperkeruh ruang informasi. Masyarakat menjadi fokus pada ketakutan abstrak, bukan pada persoalan yang dapat diukur, seperti transparansi media, kualitas jurnalisme, atau integritas pendanaan lembaga dalam negeri.
Ada bahaya lain yang lebih halus tetapi jauh lebih nyata: ketika publik terbiasa mempercayai klaim besar tanpa verifikasi, ruang kebangsaan menjadi rentan terhadap manipulasi. Terlepas dari siapa aktornya, ketidakmampuan kolektif untuk memeriksa kebenaran membuat bangsa ini mudah digerakkan oleh opini yang emosional, bukan oleh fakta.
Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat Indonesia. Jika dahulu kredibilitas dibangun melalui kerja jurnalistik yang jelas struktur dan metodologinya, kini sebagian besar opini publik dibentuk melalui konten instan yang berdurasi singkat dan bercampur antara fakta, opini, dan insinuasi. Algoritma yang memprioritaskan keterlibatan (engagement) membuat konten sensasional lebih mudah muncul berulang kali di lini masa, memperkuat persepsi bahwa narasi tersebut adalah wacana dominan, padahal tidak selalu mencerminkan realitas.
Selain itu, normalisasi klaim tanpa bukti turut memperlemah posisi media yang bekerja berdasarkan verifikasi dan kode etik. Ketika tuduhan “agenda asing” dipukul rata ke seluruh ekosistem media, publik kehilangan kemampuan untuk membedakan antara lembaga berita yang kredibel dan kanal informasi yang memproduksi narasi tanpa standar profesional. Jika hal ini terus berlangsung, risiko terbesarnya adalah melemahnya fungsi pers sebagai pilar transparansi dan akuntabilitas di negara demokratis.
Dalam situasi seperti ini, solusi yang paling mendesak bukanlah memperluas daftar pihak yang dicurigai, tetapi memperkuat literasi informasi. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk bertanya:
Siapa sumbernya? Apa buktinya? Apakah klaim ini dapat diverifikasi? Apa kepentingan di balik penyampaiannya?
Tanpa pertanyaan-pertanyaan itu, Indonesia akan terus berada dalam pusaran kecurigaan yang tidak produktif.
Penting juga untuk memahami bahwa ketahanan informasi adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bangsa yang mudah dipengaruhi oleh narasi emosional tanpa dasar adalah bangsa yang lemah dari sisi epistemik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi stabilitas sosial, kepercayaan antarwarga, bahkan proses pengambilan kebijakan publik.
Kebangsaan bukan hanya soal mempertahankan wilayah dan simbol negara; ini juga tentang menjaga kejernihan akal publik. Di era digital, menjaga Indonesia berarti menjaga ruang informasi dari narasi sensasional yang tidak berdasar. Dan itu hanya mungkin jika masyarakat tidak lagi mudah diarahkan oleh rasa takut, tetapi dipandu oleh kemampuan berpikir kritis.
Klaim “pendanaan asing untuk memecah belah Indonesia” memang terdengar dramatis. Namun, jika tidak disertai bukti, ini justru menunjukkan sesuatu yang lebih serius: betapa rapuhnya kepercayaan publik, dan betapa pentingnya membangun kecerdasan informasi sebagai benteng kebangsaan.
Dalam konteks sosial-politik saat ini, tantangan terbesar Indonesia bukanlah keberadaan aktor asing yang diklaim beroperasi di balik layar, melainkan ketidakmampuan kolektif untuk menyaring informasi, memahami konteks global, dan membangun kepercayaan pada institusi yang bekerja secara profesional. Tanpa perbaikan di ranah tersebut, ruang publik akan terus menjadi ladang subur bagi klaim-klaim sensasional yang mengisi kekosongan informasi dengan ketakutan, bukan pengetahuan.
Biodata Penulis:
Reva Aydilla Nathania Asmara saat ini aktif sebagai mahasiswa, Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, di Universitas Muhammadiyah Surabaya.